Kesultanan Kadariah Pontianak Usulkan Perubahan Nama Bandara Supadio

RRI.CO.ID, Pontianak – Kesultanan Kadariah Pontianak secara resmi mengusulkan perubahan nama Bandara Internasional Supadio menjadi Bandara Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie. Usulan ini bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada tokoh sejarah sekaligus pendiri Kota Pontianak, Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie.

Sultan Pontianak ke-IX, Syarif Melvin Alkadrie, menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk mengenang jasa leluhur yang telah berjuang membuka wilayah Pontianak. Ia menilai, sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat, sudah saatnya bandara di Kalbar menggunakan nama tokoh daerah setempat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh banyak provinsi lain di Indonesia.

Sultan mengungkapkan bahwa proses komunikasi telah berjalan intensif. Sekitar dua bulan lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah memfasilitasi pertemuan yang melibatkan berbagai pihak terkait.

"Kami sudah bertemu dengan jajaran Forkopimda, Angkasa Pura, Lanud Supadio, pemerintah kabupaten, hingga tokoh masyarakat. Alhamdulillah, dalam pengusulan ini tidak ada pihak yang keberatan," ujar Sultan Syarif Melvin yang juga sebagai anggota DPD RI, Jumat (9/1/2026).

Sultan Pontianak ke-IX Syarif Melvin Alkadrie yang juga sebagai anggota DPD RI saat diwawancara beberapa waktu lalu. (Foto: RRI/Muhammad Rokib)

Sultan menekankan bahwa usulan ini memiliki dasar sejarah yang kuat. Wilayah yang kini menjadi lokasi bandara, termasuk Kubu Raya, dulunya merupakan bagian dari cakupan wilayah Pontianak yang dibuka oleh Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie.

"Ini sejarah yang benar-benar terjadi, bukan sekadar ilustrasi. Kami ingin ada kenangan bagi leluhur yang sudah berjuang membuka Kota Pontianak yang kawasannya sangat luas pada saat itu," imbuh Sultan.

Meskipun sudah mendapat lampu hijau secara lisan dari berbagai pihak, Sultan menjelaskan bahwa proses ini masih berada pada tahap awal. Dalam waktu dekat, pihak Kesultanan akan kembali mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk memperkuat dukungan administratif.

Dalam pengusulan ini, beberapa tahapan krusial yang akan dilalui, mulai dari pengumpulan dukungan, koordinasi dengan baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi serta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Sultan Syarif Melvin juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Perhubungan terkait rencana ini. Berdasarkan arahan pusat, pihak daerah diminta untuk segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi terlebih dahulu.

"Menteri Perhubungan mengarahkan agar segera ditindaklanjuti secara administrasi di daerah. Setelah semua lengkap, baru diserahkan kembali kepada kementerian untuk ditetapkan secara resmi," pungkasnya.