Kuliah Gratis Harus Tepat Sasaran, Data Penerima Perlu Diperkuat

RRI.CO.ID, Pontianak - Wacana kuliah gratis bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri mendapat dukungan, namun dinilai perlu kajian komprehensif agar pelaksanaannya tepat sasaran.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, saat dialog Pontianak pagi di RRI Pontianak, Senin, 21 September 2026 mengapresiasi wacana penggratisan biaya kuliah atau perguruan tinggi negeri yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Heri, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, upaya memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi perlu mendapat perhatian pemerintah.

“Kalau memang perguruan tinggi bisa digratiskan, tentu kita sangat mengapresiasi dan mendukung, karena pendidikan merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Heri.

Meski demikian, Heri menilai kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan secara terburu-buru. Pemerintah perlu melakukan kajian dan perencanaan secara matang, terutama terkait kesiapan sistem serta kemampuan anggaran negara dalam membiayai program tersebut.

“Jangan sampai kebijakan ini diterapkan tanpa kajian yang mendalam. Harus dilihat bagaimana sistemnya, kemudian bagaimana penganggarannya dan keberlanjutannya,” katanya.

Heri juga menekankan pentingnya memastikan kebijakan kuliah gratis atau subsidi pendidikan diberikan secara tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat kurang mampu harus menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian utama dalam kebijakan tersebut.

“Yang paling penting adalah tepat sasaran dan berkeadilan. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya mampu justru mendapatkan subsidi, sementara yang benar-benar membutuhkan malah tidak mendapatkannya,” jelas Heri.

Untuk itu, pemerintah dinilai perlu memiliki data riil mengenai kondisi ekonomi calon penerima manfaat. Data tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan klasifikasi penerima bantuan sehingga kebijakan tidak menimbulkan ketimpangan dalam akses pendidikan.

Heri mengatakan persoalan biaya kuliah saat ini juga menjadi perhatian karena tingginya Uang Kuliah Tunggal atau UKT dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu hambatan bagi lulusan sekolah menengah yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Jangan sampai karena persoalan biaya kuliah yang tinggi, anak-anak kita yang sebenarnya punya kemampuan akademik akhirnya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ungkapnya.

Karena itu, Heri berharap wacana kuliah gratis dapat dibahas secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemampuan anggaran, data penerima manfaat, serta keberlanjutan pembiayaan perguruan tinggi. Menurutnya, kebijakan tersebut akan lebih efektif apabila disiapkan melalui perencanaan yang matang dan evaluasi secara berkala.