RRI.CO.ID, Pontianak - Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima Jilah di Istana Merdeka Jakarta untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Dayak Kalimantan.
Pertemuan tersebut mendapat apresiasi dari Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Kalimantan Barat, Andreas Acui Simanjaya, karena membuka ruang bagi masyarakat adat menyampaikan langsung kebutuhan dan harapan pembangunan di Kalimantan Barat.
Menurut Andreas, perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat adat perlu terus diperkuat, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Ia juga menyambut baik rencana pembangunan jalan, Sekolah Rakyat, serta dukungan beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak.
“Saya senang karena Presiden Prabowo berkenan menerima salah satu elemen masyarakat adat Dayak dan mendengarkan aspirasi terkait Kalimantan Barat. Ini tentu menjadi langkah yang baik untuk kemajuan masyarakat Kalbar,” ujar Andreas di Pontianak, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Andreas mengatakan, dalam waktu dekat dirinya bersama sejumlah elemen masyarakat adat dan organisasi kemasyarakatan berencana mengajukan permohonan kepada Sekretaris Kabinet untuk dapat bertemu Presiden Prabowo. Pertemuan itu nantinya diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan sejumlah fokus pembangunan Kalimantan Barat, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan masyarakat adat di wilayah pedalaman.
Salah satu perhatian yang akan disampaikan adalah upaya komprehensif dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas menilai, pencegahan harus dibangun bersama masyarakat adat dan seluruh elemen masyarakat, sehingga penanganan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi.
“Kita harus membangun budaya antisipatif. Fenomena alam yang rutin terjadi harus bisa diantisipasi sejak awal. Jangan sampai ada api baru kita sibuk memadamkan,” tegasnya.
Selain karhutla, Andreas juga mendorong adanya solusi bagi masyarakat adat yang masih menjalankan pertanian secara tradisional. Menurutnya, kearifan lokal perlu dijaga sekaligus didukung agar hasil pertanian masyarakat meningkat dan dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan.
Sementara itu, Sekretaris DAD Kota Pontianak, Bambang, menilai pemerintah pusat perlu terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat adat. Menurutnya, masukan langsung dari masyarakat di daerah penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan.
“Penting pemerintah pusat mendengarkan pendapat dan saran masyarakat adat dari berbagai elemen, supaya menghasilkan keputusan yang tepat guna dan mendapat dukungan semua pihak,” kata Bambang.
Bambang juga menyoroti persoalan karhutla yang terjadi berulang setiap tahun di Kalimantan Barat. Ia berharap kondisi kabut asap yang terjadi saat ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....