Menteri Kehutanan Tinjau Karhutla di Kalbar, Hotspot Turun Jadi 28 Titik

RRI.CO.ID, Kubu Raya - Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Menhut RI), Raja Juli Antoni, meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Barat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis.

Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada 19 Agustus, jumlah titik panas sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus, kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun, berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.

“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah bersama-sama, akhirnya pada hari ini angka hotspot di Kalimantan Barat sisa 28 saja,” ujar Menhut.

Meski jumlah titik panas menurun, Raja Juli mengingatkan kondisi tersebut masih sangat dinamis. Menhut juga menegaskan jumlah hotspot tidak selalu berbanding lurus dengan keberadaan kabut asap.

Menhut memaparkan saat meninjau lokasi di Rasau Jaya Tiga, api di permukaan sudah tidak terlihat. Namun, asap masih muncul dari dalam lahan gambut sehingga membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan.

“Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut masih terlihat. Itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya sangat luar biasa,” ungkapnya.

Menurut Raja Juli, kondisi lahan gambut membuat penanganan karhutla menjadi lebih sulit karena api dapat berada di bawah permukaan tanah dan tetap menghasilkan asap meski api di permukaan telah padam.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing, terutama di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya.

Raja Juli menegaskan, pemerintah akan melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup. Untuk memperkuat penanganan karhutla. Khusus untuk Kementerian Kehutanan akan mengerahkan 5.000 ASN ke enam provinsi. Sebanyak 2.200 ASN di antaranya akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan, termasuk 700 ASN yang akan diperbantukan ke Kalimantan Barat.