Gubernur Kalbar Sebut Pemekaran Wilayah Sudah Sangat Mendesak

RRI.CO.ID, Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kalimantan Barat merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Menurutnya, seluruh persiapan administratif maupun akademis untuk pemekaran wilayah telah disiapkan.

Hal itu disampaikannya usai Rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI dengan agenda Penyusunan 15 Rancangan Undang - Undang (RUU) tentang Kabupaten/kota, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu, 24 Juni 2026.

Norsan menyampaikan bahwa urgensi pembahasan rancangan undang-undang terkait pemekaran daerah perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.

“Yang paling penting dan paling urgen bagi kami adalah pemekaran wilayah di Kalimantan Barat,” kata Norsan.

Ia menyoroti bahwa Kalimantan Barat menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang belum mengalami pemekaran wilayah. Karena itu, menurutnya, pembentukan provinsi baru di Kalbar sudah layak untuk direalisasikan.

“Kalimantan Barat belum pernah dimekarkan, sementara wilayah lain di Kalimantan sudah mengalami pemekaran,” ujarnya.

Norsan menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai persyaratan yang diperlukan. Kajian akademik telah disusun, dukungan dari kabupaten lama terhadap provinsi baru juga telah tersedia, termasuk kesiapan infrastruktur pemerintahan.

“Pembangunan kantor DPR dan kantor gubernur sudah siap. Kami juga siap memberikan bantuan selama tiga tahun untuk mendukung provinsi baru,” ungkap Norsan.

Norsan menegaskan dukungannya terhadap pemekaran wilayah. Berbeda dengan anggapan bahwa kepala daerah cenderung mempertahankan wilayahnya agar tetap luas, ia menilai pemekaran justru diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

“Biasanya gubernur mempertahankan wilayahnya karena menjaga kewenangan yang lebih besar. Tetapi saya merasakan sendiri bagaimana sulitnya mengelola daerah yang sangat luas dengan anggaran yang terbatas,” tuturnya.