RRI.CO.ID, Pontianak - Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kalimantan Barat (Kalbar) menyoroti masih adanya ketimpangan antar daerah di provinsi Kalbar, meskipun sejumlah indikator menunjukkan tren peningkatan.

Ketua Forum PUSPA Kalbar, Reni Hidjazi, mengungkapkan bahwa di balik kenaikan sejumlah angka pembangunan, terdapat persoalan serius yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak menunjukkan tren penurunan, bahkan cenderung meningkat.

“Angka kekerasan terhadap perempuan saat ini bukan menurun, tetapi justru naik dan sudah masuk pada tahap yang mengkhawatirkan,” ujar Reni, usai menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Kalbar 2027 di Pontianak, Selasa, 21 April 2026.

Di samping itu, tingginya angka perkawinan anak juga menjadi perhatian utama. Menurut Reni, praktik tersebut berpotensi memperpanjang rantai kemiskinan karena anak-anak yang menikah dini umumnya belum siap secara ekonomi maupun mental.

“Perkawinan anak seringkali membawa mereka masuk ke dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Ini juga berkorelasi dengan tingginya angka perceraian di Kalimantan Barat,” katanya.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, PUSPA Kalbar mendorong sejumlah langkah strategis, diantaranya; Pertama, meningkatkan pembangunan yang merata serta meminimalkan kesenjangan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan membuka akses seluas-luasnya bagi laki-laki dan perempuan.

Kedua, memastikan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan akses ekonomi dan pemulihan pendapatan agar mereka tidak terjebak dalam kemiskinan. Berikutnya, mendorong perempuan memiliki kesadaran kritis, termasuk dalam hal literasi keuangan. Hal ini dinilai penting mengingat perkembangan teknologi digital yang begitu pesat.

“Jika perempuan tidak menguasai literasi keuangan di era digital, maka akan sulit bagi mereka untuk memperkuat ekonomi,” ucap Reni.

Keempat, meningkatkan partisipasi perempuan secara lebih masif dan nyata dalam berbagai sektor Pembangunan. Dalam hal ini, lanjutnya, Perempuan diharapkan bisa terlibat dalam proses – proses pengambilan keputusan, artinya semua yang beririsan dalam proses Pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan manusia.

Dan terakhir, memastikan perempuan memiliki kontrol terhadap sumber daya, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara bijak dan berkelanjutan. “Jadi, pengelolaan sumber daya sangat penting, supaya kita tidak terdampak dengan proses – proses sumber daya yang dikelola semrawut,” ucapnya.

PUSPA Kalbar berharap upaya-upaya tersebut dapat menjadi langkah konkret dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih merata serta melindungi perempuan dan anak dari berbagai risiko sosial dan ekonomi.

Baca juga: Momentum Kartini 2026 OJK Kalbar Perkuat Literasi Keuangan Perempuan