Rakernas XVI Arsada di Pontianak, Bahas Kemandirian Rumah Sakit Daerah

RRI.CO.ID, Pontianak – Kota Pontianak, Kalimantan Barat, resmi menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada). Pertemuan tingkat nasional ini menjadi wadah strategis bagi pengurus pusat, pengurus wilayah, hingga pimpinan rumah sakit daerah se-Indonesia untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan tata kelola dan regulasi.

Ketua Arsada Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga sebagai Direktur RSUD dr. Soedarso Pontianak, Hary Agung Tjahyadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi momen krusial sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang dijadwalkan tahun depan. Fokus utama pembahasan adalah tata kelola rumah sakit daerah yang kini berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Event ini mengumpulkan seluruh rumah sakit daerah di Indonesia untuk membahas isu permasalahan, baik dari aspek tata kelola maupun regulasi. Dinamika rumah sakit daerah dengan status BLUD sangat beragam; ada yang sudah mandiri, menuju mandiri, hingga yang belum mandiri sama sekali," ujar Harry usai pembukaan Rakernas XVI Arsada di Pontianak, Kamis, 11 Juni 2026.

Harry menyoroti bahwa ketergantungan rumah sakit daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola secara bertahap agar bisa beralih menuju kemandirian. Ia memaparkan bahwa idealnya, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terus meningkat seiring dengan penurunan ketergantungan pada APBD.

"Jika rumah sakit sehat, tren pendapatan BLUD akan naik, sementara dukungan APBD untuk operasional akan turun secara perlahan. Namun, APBD tetap krusial untuk belanja modal, seperti pengembangan sarana, prasarana, dan alat kesehatan," katanya.

Berdasarkan data sementara, baru sekitar 20 hingga 25 persen rumah sakit daerah di Indonesia yang dikategorikan mandiri, yakni dengan rasio pendapatan operasional di atas 80 persen. RSUD dr. Soedarso sendiri telah mencapai angka kemandirian di level 86 persen.

Rakernas XVI ini juga menghadirkan pemangku kepentingan lintas sektoral untuk membedah hambatan pengelolaan rumah sakit. Selain Kementerian Kesehatan yang membahas pedoman pelayanan klinis, agenda ini turut menghadirkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri terkait tata kelola organisasi, Kementerian PANRB terkait SDM, serta Ombudsman untuk meninjau aspek pelayanan publik.

RSUD dr. Soedarso juga didapuk menjadi salah satu contoh best practice dalam seminar nasional ini. Keberhasilan RSUD Soedarso dalam meningkatkan pendapatan BLUD secara signifikan dalam 3-4 tahun terakhir diharapkan dapat memotivasi rumah sakit daerah lainnya di seluruh Indonesia untuk melakukan transformasi tata kelola serupa.

"Harapannya, rumah sakit daerah lain bisa menuju ke sana (kemandirian). Namun, sekali lagi, komitmen pemerintah daerah untuk mendukung belanja modal tetap sangat dibutuhkan, terutama bagi rumah sakit yang pendapatannya belum cukup menutupi biaya operasional," ucap Harry.

Baca juga: RSUD Pontianak Utara Komitmen Tingkatkan Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat