RRI.CO.ID, Pontianak - Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, memastikan penganggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran nasional. Hal ini disampaikan Hanif saat kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan karhutla nasional di Pontianak.

Menurutnya, pembiayaan penanganan karhutla telah diatur secara jelas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan pembagian anggaran antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga kementerian.

“Kementerian Lingkungan Hidup memiliki pos anggaran tersendiri yang difokuskan pada upaya pencegahan. Sementara saat penanggulangan, penanganan dilakukan secara terpadu melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Basarnas,” ujarnya, Kamis, 16 April 2026.

Di tingkat daerah, koordinasi penanganan karhutla dipimpin langsung oleh gubernur, dengan dukungan TNI, Polri, dan berbagai instansi terkait.

Hanif menegaskan, upaya penanganan karhutla selama ini dilakukan secara sistematis dan menunjukkan hasil positif. Bahkan pada tahun 2023 saat fenomena El Nino, pemerintah mampu menekan luas kebakaran.

“Di lapangan, tim terpadu terus bergerak melakukan pencegahan dan penanganan, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi kebakaran,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga mengandalkan lebih dari 10 ribu alat pemantau tinggi muka air tanah untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.

Baca juga: Menteri LH Dorong Kesiapsiagaan Karhutla dan Penanganan Sampah di Kubu Raya