RRI.CO.ID, Denpasar – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggelar rapat pengurus perdana periode 2025–2029 di Hyatt Regency Bali, Jumat, 13 Februari 2026. Rapat tersebut membahas penyusunan program kerja 2026 serta rencana perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT).

Ketua Umum APPSI, Rudy Mas'ud, menekankan pentingnya komitmen dan keterlibatan langsung seluruh gubernur dalam agenda asosiasi. Ia menyoroti bahwa perjuangan kepentingan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Meski dihadiri oleh perwakilan dari berbagai provinsi seperti Maluku, Kalimantan Barat, Lampung, hingga Papua Pegunungan, Ketua Umum tetap mendorong agar seluruh Gubernur dari 38 provinsi dapat terlibat aktif secara langsung di agenda-agenda mendatang.

“Untuk bisa APPSI berjuang dan maju, kita perlu komitmen bersama. Kita bersatu pun belum tentu berhasil, apalagi kalau kita bercerai-berai,” kata Rudy.

Dalam rapat tersebut, pengurus memaparkan sejumlah agenda strategis 2026, antara lain penyusunan program kerja tahunan, rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memperbarui ADRT, serta Forum Group Discussion (FGD) tematik terkait penempatan dana APBD di perbankan dan optimalisasi dana bagi hasil multi-sektor.

APPSI juga menyoroti isu kemandirian fiskal daerah dan perlunya sinergi regional agar pemerintah provinsi tidak bergantung pada transfer pusat. Selain itu, asosiasi membahas penurunan pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah kaya sumber daya alam, serta implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Beberapa poin yang menjadi perhatian meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), usulan revisi porsi bagi hasil pajak seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan, migas, dan minerba.

APPSI juga merencanakan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Gorontalo untuk menyusun rekomendasi kebijakan anggaran 2027, agar pemerintah provinsi dapat terlibat sejak awal dalam pembahasan politik anggaran di tingkat pusat.

Dalam forum yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang juga menjabat Wakil Bendahara Umum APPSI, menyoroti dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap kapasitas fiskal kabupaten.

Ia mencontohkan Kabupaten Melawi dengan APBD sebesar Rp800 miliar yang mengalami pemotongan TKD hingga Rp275 miliar. Kondisi tersebut, menurutnya, diperberat dengan meningkatnya belanja pegawai akibat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga porsi belanja pegawai mencapai sekitar 67 hingga 70 persen dari APBD.

“Saya usulkan agar APPSI, APKASI, dan APEKSI bersatu untuk mengadakan pertemuan langsung dengan Presiden, didampingi Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Kita perlu segera mencari solusi bersama agar daerah tetap berdaya melayani masyarakat,” ujar Rudy.

Rapat ini juga memaparkan laporan posisi saldo kas APPSI per September 2025 sebesar Rp335.349.300 saat serah terima jabatan dari Plt. Ketua Umum sebelumnya.