RRI.CO.ID, Pontianak – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali memicu diskusi hangat di kalangan akademisi dan pengamat. Pengamat Politik Kalimantan Barat, Ireng Maulana, menilai bahwa Indonesia sebenarnya memiliki sejarah panjang dalam eksperimen demokrasi, baik melalui mekanisme pemilihan langsung maupun tidak langsung.

Menurut Ireng, transisi mekanisme pemilihan di Indonesia telah berlangsung sejak era Orde Baru hingga dikeluarkannya Perpu oleh pada masa Presiden SBY yang mengembalikan spirit pemilihan langsung. Namun, ia mengingatkan bahwa substansi demokrasi bukan sekadar metode memilih, melainkan kualitas dari proses tersebut.

Ireng menyoroti bahwa masalah utama dalam Pilkada, baik langsung maupun lewat DPRD merupakan tingginya biaya politik (political cost). Ia menyebutkan bahwa selama ini biaya tersebut, termasuk potensi politik uang, tetap membebani kandidat.

Selain faktor biaya, Ireng mengkritik kuatnya intervensi pusat dalam rekrutmen kandidat di daerah. "Elit daerah seolah kehilangan legitimasi untuk menentukan pemimpin terbaik di wilayahnya karena keputusan strategis sering kali dianulir oleh kepentingan elit di tingkat pusat (sentralistik)," ujar Ireng saat menjadi narasumber pada dialog ruang terbuka dengan tema "Pilkada Lewat DPRD: Efesiensi Anggaran atau Kemunduran Demokrasi?" di Lobi RRI Pontianak yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak, Kamis 22 Januari 2026.

Jika wacana pengembalian pemilihan ke DPRD benar-benar diwujudkan, Ireng memberikan catatan kritis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Ia berkaca pada pengalaman masa lalu di mana sengketa pemilihan hampir tidak pernah muncul karena dominasi rezim yang berkuasa.

"Jika kembali ke DPRD, tantangan terbesarnya adalah mekanisme sengketa. Kita harus jernih melihat siapa yang akan menjadi 'wasit' jika terjadi perselisihan hasil pemilihan. Tanpa aturan yang jelas, potensi konflik kepentingan akan sangat tinggi," katanya, menegaskan.

Daripada terus berdebat soal pemilihan langsung atau tidak langsung, Ireng mendorong adanya terobosan melalui teknologi. Ia menyayangkan minimnya wacana serius mengenai penggunaan e-voting untuk menekan biaya politik dan meningkatkan kualitas partisipasi.

"Kita punya kemampuan untuk melibatkan teknologi dalam teknis memilih, namun kesadaran akan hal ini belum menjadi prioritas," ucapnya.

Baca juga: PDI-P Sebut Pilkada Lewat DPRD Kemunduran Demokrasi