RRI.CO.ID, Pontianak – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan sikap tegas menolak wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Sikap ini merupakan instruksi resmi hasil Rakernas PDI Perjuangan yang menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah menegaskan bahwa mengembalikan Pilkada ke tangan anggota legislatif bukan sekadar perubahan teknis, melainkan sebuah kemunduran besar bagi bangsa. Agus menyebut wacana ini sebagai bentuk pengkhianatan nyata terhadap perjuangan mahasiswa dan rakyat pada era reformasi 1998.

Menurutnya, hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung adalah buah dari pergerakan besar yang tidak boleh ditarik mundur.

"Jika Pilkada kembali ke rezim lama dipilih oleh DPRD, ini adalah pengkhianatan nyata kepada pergerakan mahasiswa tahun 1998. Kita sudah menikmati rezim pemilu di mana rakyat memilih langsung, mengapa harus mundur ke zaman Orde Baru?" kata Agus.

Hal tersebut disampaikan oleh Agus Sudarmansyah saat menjadi narasumber pada dialog ruang terbuka dengan tema "Pilkada Lewat DPRD: Efesiensi Anggaran atau Kemunduran Demokrasi" di Lobi RRI Pontianak yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak, Kamis 22 Januari 2026.

Menanggapi pandangan bahwa Pilkada langsung memakan biaya mahal, Agus menganalogikannya dengan teori ekonomi sederhana: harga menentukan kualitas. Ia berpendapat bahwa proses pemilihan langsung oleh rakyat adalah investasi untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas.

"Proses itu menentukan kualitas hasil. Kalau prosesnya sudah tidak berkualitas (lewat DPRD), maka mustahil menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Wajar jika Pilkada langsung dianggap mahal karena yang dipertaruhkan adalah hak kedaulatan rakyat," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa anggaran Pilkada berasal dari rakyat, sehingga sudah sepatutnya uang tersebut digunakan untuk memberikan hak kepada rakyat dalam menentukan pemimpinnya sendiri.

PDI Perjuangan mendorong agar pemerintah melakukan perbaikan sistem alih-alih mengubah mekanisme pemilihan. Jika masalah utama adalah efisiensi anggaran, Agus menyarankan penerapan teknologi seperti e-voting yang sudah sukses dilakukan di banyak negara.

Sementara jika masalahnya adalah biaya politik tinggi (political cost) atau politik uang (money politic) solusi yang tepat adalah memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum.

"Yang perlu diperbaiki adalah sistemnya. Perkuat KPU, perkuat Bawaslu dalam penegakan hukum. Bukan lantas kita balik ke belakang. Jadi, apa guna reformasi yang sudah kita jalankan sekarang, kalau akhirnya kita mundur lagi ke belakang? Itu sebuah penghianatan, bahaya itu. Saya takut kalau namanya sebuah penghianatan datang ada implikasi sosial politiknya kalau ini dipaksakan," katanya, mengakhiri.

Baca juga: PDIP Kalbar Nilai Biaya Pilkada Tinggi Perlu Dievaluasi