KBRN, Pontianak: Puluhan massa dari Sentral Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat (Sparka) menggelar aksi memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 2025 di Bundaran Digulis Pontianak, pada Rabu (10/12/2025). Aksi ini menyoroti tiga isu yang dinilai menjadi akar persoalan ketidakadilan yang dialami masyarakat, yakni perampasan lahan, perampasan upah, dan minimnya jaminan lapangan pekerjaan.

Koordinator aksi, Raden Deden F., menyebut ketiga isu tersebut merupakan hak dasar rakyat yang justru semakin sulit dipenuhi. Ia menilai situasi ketenagakerjaan dan agraria masih menunjukkan ketimpangan, mulai dari pemangkasan upah, maraknya PHK, hingga ketidakjelasan serapan tenaga kerja bagi pemuda dan mahasiswa.

"Banyak masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah, hak atas upah, maupun hak atas pekerjaan itu dihadapkan dengan kriminalisasi, dihadapkan dengan pemberangusan serikat pekerja, pemberangusan serikat ataupun organisasi-organisasi, bahkan sampai terjadi adanya pembunuhan yang dilakukan oleh aparat bernegara," ujarnya.

Raden menyebut momentum Hari HAM menjadi pengingat bersama bahwa persoalan serupa terjadi di banyak wilayah Indonesia.

Wakil Ketua BEM Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Fransiskus Niki, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan langkah awal persatuan gerakan masyarakat dan mahasiswa untuk menuntut penegakan keadilan. Ia menilai pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan masih terus terjadi.

"Kasus-kasus yang nyata di mana ketidakadilan HAM itu benar-benar merugikan banyak pihak, bahkan masyarakat-masyarakat adat yang ingin menuntut keadilan terkait dengan tanah mereka, tanah milik mereka, itu dibungkam," katanya.

Para peserta aksi berharap pemerintah, baik di daerah maupun pusat, menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran HAM dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, khususnya terkait tanah, upah, dan pekerjaan.

Baca juga: Buruh Sawit Butuh Perda Perlindungan