KBRN, Pontianak: Teraju Indonesia merilis laporan terkait Buruh Harian di Perkebunan sawit. Peluncuran Laporan ini bertajuk “Kerja Tanpa Perlindungan: Potret Pelanggaran HAM di Perkebunan Sawit Kalimantan Barat. Pada laporan ini mencatat beberapa temuan di lapangan terkait dengan kondisi buruh harian lepas di kebun sawit yang jauh dari kesejahteraan.

Direktur Eksekutif Teraju Indonesia (Kalbar), Agus Sutomo menyatakan bahwa perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia, dalam hal ini di Kalimantan Barat (Kalbar), jika tidak bicara serta melindungi buruh perkebunan sawit dan petani mitra plasma perusahaan, sama saja perkebunan sawit berkelanjutan tidak akan terwujud.

"Nonsense. Karena, buruh harian lepas dan petani plasma adalah aktor utama. Penting bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan," ucap Agus di Pontianak, Selasa (11/11/2025).

Agus menegaskan perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perlindungan negara terhadap buruh dan petani sawit yang punya kontribusi besar di dalamnya. Menurutnya, perkebunan sawit kemungkinan hanya menciptakan kesejahteraan hanya bagi owner atau para oligarki. Namun, bagi masyarakat adat yang tanahnya diserang mau tidak mau menjadi buruh dengan kondisi sekarang.

"Ini harus kita perbaiki, secara bersama. Duduk bersama dan perbaiki," kata Agus.

Target produksi yang tinggi, lanjutnya, juga ditanggung oleh buruh. Misalnya, ketika brondol sawit dipanen mentah, upah dipotong. Kemudian, bilamana tidak dipungut, juga dipotong. Tetapi ketika buruh mengalami musibah, mereka harus menanggung sendiri biaya yang dibutuhkan.

Agus menambahkan, lemahnya pengawasan pemerintah juga turut memberi kontribusi. "Lemahnya pengawasan pemerintah, bukan hanya terhadap pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten/kota. Tetapi lagi-lagi wewenangnya di pemerintah pusat. Seperti apa pemerintah pusat memberikan kewenangan itu kepada Pemerintah Daerah," ujarnya.

Baca juga: Teraju Indonesia Ungkap Pelanggaran HAM Buruh Sawit Kalbar