KBRN, Pontianak: Kalimantan Barat (Kalbar) meraih penghargaan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Award tingkat provinsi sekaligus menjadi satu-satunya provinsi yang kabupatennya ikut meraih penghargaan serupa tingkat kabupaten se-Kalimantan. Penghargaan ini diserahkan di Jakarta pada 10 Oktober 2025.

Sekretaris Daerah Kalbar Harisson mengumumkan pencapaian ini saat membuka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Kota Pontianak, Jumat (17/10/2025). Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kepala OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Kalbar Rochma Hidayati, serta jajaran industri keuangan dan pemerintah daerah.

"Kalimantan Barat menjadi satu-satunya provinsi dengan kabupaten dalam satu wilayah sebagai penerima penghargaan," kata Harisson.

Bersamaan dengan penganugerahan TPAKD Award, pemerintah pusat juga meluncurkan roadmap TPAKD 2026-2030 sebagai panduan kerja bersama TPAKD se-Indonesia. Sesuai RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, target inklusi keuangan Kalbar pada 2029 mencapai 97 persen dan pada 2045 ditargetkan 98 persen.

Wawancara dengan Ketua OJK Kalbar Rochma Hidayati di gedung PCC, Jum’at (17/10/2025). (Foto: Yesa Prasety/Mahasiswi PKL IAIN Pontianak)

Kepala OJK Kalbar Rochma Hidayati mengatakan, inklusi keuangan di Kalbar saat ini sudah mencapai 80-90 persen. Kendala utama mencapai target adalah ketersediaan jaringan internet di beberapa wilayah blindspot, bukan dari industri keuangan.

"Kami tetap datang ke 14 kabupaten kota untuk melakukan literasi langsung kepada berbagai segmen masyarakat, mulai dari siswa, ibu-ibu, pelaku usaha, hingga pedagang," katanya. .

Sejumlah lembaga keuangan menyerahkan bantuan untuk UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Bank Kalbar menyalurkan Kredit Peduli, BRI (Bank Rakyat Indonesia) melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro senilai 100 juta rupiah, Bank Mandiri untuk KUR Kecil, Pegadaian dengan Kreasi Ultra Mikro, dan PMF (Permodalan Madani Fintek) melalui program MEKAR.

OJK memberikan penghargaan kepada mitra strategis program literasi dan inklusi keuangan, yaitu Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Bursa Efek Indonesia Kalbar, PT BPD Kalbar, Yayasan Pengusaha Indonesia Peduli Disabilitas, dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalbar.

Soal investasi kripto yang diminati anak muda, OJK mendukung, tapi tetap memberikan literasi tentang risiko investasi. OJK mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan keuangan karena kredit macet berdampak pada skor kredit atau SLIK yang buruk dan bisa menyulitkan pencarian kerja.

BIK 2025 berlangsung tiga hari dengan 60 booth yang menawarkan layanan cek kesehatan keuangan, pengenalan produk keuangan aman, serta produk dari pemerintah daerah. Acara juga dimeriahkan talk show dan penampilan komunitas difabel. (Penulis: Mita Tantri Devi/Mahasiswi PKL IAIN Pontianak)

Baca juga: Kemenkeu, BI, OJK, LPS, Edukasi Like It Mahasiswa