Delapan Fraksi DPRD Dukung RAPBD Perubahan Kubu Raya Tahun 2026

RRI.CO.ID, Kubu Raya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Kubu Raya, Kamis, 10 September 2026.

Seluruh delapan fraksi DPRD memberikan dukungan terhadap RAPBD Perubahan 2026. Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyepakati rancangan anggaran tersebut.

Sukiryanto mengatakan, Raperda RAPBD Perubahan 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk dievaluasi sebelum anggaran dapat direalisasikan. Ia berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan setelah proses evaluasi selesai.

Menurutnya, percepatan pelaksanaan program penting dilakukan agar realisasi fisik dan keuangan dapat diselesaikan hingga akhir Desember 2026. Pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga akuntabilitas serta kelengkapan administrasi dalam pengelolaan anggaran.

“Alokasi anggaran perubahan sangat dibutuhkan untuk percepatan penanganan karhutla, pembangunan infrastruktur, serta menjaga ritme fiskal dan perekonomian di Kubu Raya agar tetap berjalan,” ujar Sukiryanto.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Zainal Abidin, mengungkapkan Kabupaten Kubu Raya mendapat tambahan alokasi dana sebesar Rp20 miliar dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Dana tersebut akan digunakan sesuai petunjuk teknis pemerintah pusat, terutama untuk pengadaan dan perbaikan sarana prasarana pemadam kebakaran serta pemberian insentif bagi petugas pemadam kebakaran di lapangan.

Dengan disepakatinya RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama DPRD berharap berbagai program prioritas daerah, terutama penanganan karhutla, pembangunan infrastruktur, dan penguatan perekonomian masyarakat dapat segera direalisasikan.

(DiskominfoKKR/IKP)