KBRN, Jakarta: Suasana hangat namun penuh keprihatinan mewarnai ruang pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2025). Ketua DPR RI, Puan Maharani, duduk berdialog dengan sejumlah tokoh lintas profesi untuk mendengar langsung aspirasi publik setelah gelombang unjuk rasa yang melanda beberapa wilayah Indonesia akhir Agustus lalu.

Hadir dalam forum yang berlangsung sekitar dua jam itu antara lain Peneliti Senior BRIN Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, dan pakar komunikasi Effendi Gazali. Mereka tergabung dalam wadah Majelis Mujadalah Kiai Kampung. Puan ditemani Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mempersilakan satu per satu tokoh menyampaikan pandangan terkait dinamika sosial-politik yang berkembang.

“Terima kasih sudah hadir untuk memberikan masukan di tengah Indonesia sedang bersedih,” ucap Puan dalam pertemuan tersebut.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas sikap sebagian anggota DPR yang dinilai menyinggung perasaan publik. “Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta,” tambahnya.

Di hadapan para tokoh, Puan meluruskan sejumlah isu yang sempat memicu kegaduhan, mulai dari pemberitaan soal kenaikan gaji anggota dewan hingga tunjangan kompensasi perumahan. Ia memastikan tunjangan kontrak rumah telah dihentikan per 31 Agustus 2025 dan DPR memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, kecuali agenda konferensi resmi kenegaraan.

“Tidak pernah ada kenaikan gaji. Terkait tunjangan perumahan, per 31 Agustus sudah dihentikan,” jelasnya.

Puan juga menekankan komitmen DPR untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih transparan dan akuntabel. “Semua laporan kegiatan dan rapat terbuka DPR sekarang sudah dimuat di website DPR. Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” tegasnya.

Sementara itu, Siti Zuhro menyampaikan kesan positif atas forum tersebut. “Alhamdulillah, kami Majelis Mujadalah Kiai Kampung yang terdiri dari Kiai dan Nyai bertemu dengan Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, dan juga Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Cucun,” tuturnya. Ia menambahkan, “Yang paling melegakan adalah DPR tidak boleh elitis lagi, tapi DPR yang betul-betul partisipatif yang mau mendengarkan dan membuka diri untuk terjadinya komunikasi dua arah dengan masyarakat luas.”

Siti menegaskan, harapan besar masyarakat agar DPR benar-benar menjalankan fungsi representasi. “Kita harapkan, memang DPR melakukan fungsi representasi tadi itu perwakilan dengan sangat efektif. Kali ini kita tidak boleh missed,” ujarnya.

Menurutnya, pengawasan DPR terhadap pemerintah harus berjalan konstruktif dengan dukungan masyarakat sipil, media, akademisi, dan profesional. “Civil society, semua media hand in hand kampusnya, semua intelektual, profesional kita semua bahu-membahu untuk menopang, mendukung terwujudnya satu pengawasan yang efektif,” pungkas Siti Zuhro.

Sumber: Parlementaria

Baca juga: Anggota DPR RI Tinjau Kondisi RRI Pontianak