RRI.CO.ID, Pontianak – Komisi VII DPR RI bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) menggelar sosialisasi Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yang diikuti ratusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Hotel Orchard Gajah Mada Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis, 30 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada pelaku usaha agar produk lokal memiliki daya saing tinggi.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin menegaskan pentingnya pemahaman standarisasi bagi pelaku usaha. Menurutnya, aspek legalitas dan sertifikasi harus dipermudah dan ditekan biayanya agar tidak memberatkan para pelaku usaha kecil.
“Tentu saja sangat penting sekali berkaitan dengan UMKM, agar para UMKM ini mengetahui kesesuaian dalam menjalankan usahanya, karena banyak jenis sertifikasi. Harapan kami jangan sampai ini menyebabkan biaya yang besar,” ujar Alifudin.
Alifudin memastikan bahwa pihaknya di Komisi VII selalu memberikan support agar biaya pengurusan sertifikasi, seperti sertifikat SNI, sertifikasi halal maupun dokumen pelancar usaha lainnya, dapat diakses dengan biaya serendah mungkin, bahkan digratiskan jika memungkinkan.
“Kami mengundang para UMKM agar mereka paham dan bisa mengembangkan usahanya sehingga benar-benar maju. Harapan kami UMKM ini tidak mati, tapi malah terus berkembang dan hidup, apalagi di tengah situasi sekarang,” ujarnya.
Selain masalah legalitas dan perizinan, Alifudin juga menyoroti pentingnya kemudahan akses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menegaskan bahwa pemerintah bersama perbankan harus terus mengawal kemudahan pinjaman tanpa agunan bagi pelaku usaha, serta mengintegrasikan perkembangan UMKM dengan sektor pariwisata yang menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Baca juga: Dukung Penguatan Media Publik, Komisi VII DPR-RI Alifudin Kunker RRI Pontianak
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....