KBRN, Jakarta: Komisi XI DPR RI dan pemerintah resmi menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro sebagai pijakan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua Dewan Komisioner OJK, Jumat (22/8) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

“Dengan mengucapkan alhamdulillah, apa yang menjadi kesimpulan rapat Komisi XI hari ini, saya nyatakan disetujui,” kata Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, sembari mengetuk palu persetujuan.

Dalam kesimpulan yang dibacakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 disepakati sebesar 5,4% year-on-year, dengan inflasi terjaga di 2,5%, serta nilai tukar rupiah dipatok pada Rp16.500 per dolar AS. Sementara itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksikan tetap di level 6,9%.

Kesepakatan ini juga memuat sasaran strategis, antara lain angka pengangguran di kisaran 4,44%–4,96%, kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0%–0,5%, dan Gini Ratio dijaga di level 0,377-0,380. Peningkatan indeks kesejahteraan petani turut menjadi fokus dengan target 0,7731.

Dari sisi pertumbuhan sektoral, konsumsi rumah tangga diperkirakan naik 5,2%, konsumsi pemerintah 4,3%, dan investasi 5,2%. Kinerja ekspor diproyeksikan tumbuh 6,7%, sedangkan impor diperkirakan meningkat 7,2%.

Adapun untuk pendapatan negara, target yang disepakati mencapai Rp3.147,7 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp334,3 triliun, PNBP Rp455 triliun, serta hibah Rp0,7 triliun. Target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2026 sendiri dipatok sebesar Rp2.692 triliun.

“Hasil panja kemudian akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme. Perubahan kesepakatan penerimaan negara akan dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR,” jelas Misbakhun yang juga legislator Fraksi Partai Golkar.

Kesepakatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dan DPR RI dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global.

Sumber: Parlementaria