KBRN, Pontianak: Secara umum, mayoritas masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) menolak program transmigrasi yang mendatangkan atau memindahkan penduduk dari luar Kalimantan ke Kalbar. Akan tetapi, sejak tahun 2018 hingga saat ini memang belum ada program transmigrasi yang mendatangkan penduduk dari luar Kalimantan ke Kalbar.

“Pernyataan ini [di]sampaikan sekaligus untuk meluruskan isu-isu yang berkembang tentang penolakan transmigrasi di Kalbar belakangan ini,” ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah saat dialog Ruang Terbuka di RRI Pontianak, Kamis (24/7/2025).

Agus mengatakan, untuk program lain-lain tidak ada masalah, termasuk revitalisasi. Apalagi masyarakat memahami tentang transmigrasi lokal tentu sangat bagus menjadi solusi.

“Karena persoalan sosial di Kalimantan Barat ini juga banyak, daerah-daerah kumuh dan masyarakat miskin juga masih banyak. Jadi, salah satu solusi untuk menyelesaikan daerah kumuh dan masyarakat miskin, di antaranya program transmigrasi lokal yang memindahkan penduduk setempat ke tempat yang lebih layak yang tidak jauh dari budaya dan adat istiadatnya, sementara kalau antarpulau persoalannya banyak,” katanya.

Agus mengatakan, persoalan masyarakat menolak transmigrasi yang memindahkan penduduk dari luar masuk ke Kalbar sama halnya engan memindahkan masalah. Karena daerah miskin yang didatangi orang miskin lagi justru akan menjadi masalah kemiskinan baru, belum lagi persoalan konflik lahan, dan masalah lainnya seperti kesenjangan.

“Sesungguhnya masyarakat selama ini setelah melihat transmigrasi masa-masa lalu sejak zaman Hindia Belanda sampai saat era di bawah 2018 terdapat kesenjangan yang sangat timpang antara program transmigrasi dengan masyarakat di sekitar daerah transmigrasi. Faktanya, memang wilayah transmigrasi dibangun dengan fasilitas yang lengkap, sementara masyarakat di sekitarnya hanya menonton,” ujarnya.

Seandainya program transmigrasi dahulu dilakukan secara komprehensif, dampaknya akan dirasakan tidak hanya oleh masyarakat yang didatangkan tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Mereka akan ikut menikmati sarana prasarana dan fasilitas yang disediakan, seperti pendidikan, kesehatan dan semua infrastruktur. Namun, karena transmigrasi tidak komprehensip, sarana dan prasarana yang dibangun tidak ada efek bagi penduduk sekitar, sehingga terjadilah kesenjangan.

“Jadi, [pada] akhirnya di mana [pun] spot-spot transmigrasi itu dibangun, [selalu] ada kesenjangan, di mana masyarakat transmigran fasilitasnya lengkap dan percepatan pertumbuhannya lebih pesat, sementara masyarakat di sekitarnya tidak ngefek, dan ini yang menimbulkan kesenjangan dan rasa keadilan masyarakat terganggu. Itu sebenarnya persoalan mendasar sehingga program transmigrasi yang memindahkan penduduk dari luar Kalimantan ditolak,” katanya, menegaskan.