KBRN, Pontianak: Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pontianak, Kalimantan Barat menggelar pertemuan bersama sejumlah pakar lintas bidang untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Fokus utama diskusi ini adalah membahas strategi peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang dinilai masih stagnan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Mansyur, menjelaskan pihaknya menghadirkan pakar dari berbagai bidang, mulai dari ekonomi, hukum, sosial, hingga pendidikan, untuk memberikan masukan terhadap draf RPJMD yang masih bersifat dinamis.

“Kenaikan IPM menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah kota. Namun dengan perencanaan yang matang, harapan menuju kota yang lebih sejahtera tetap terbuka lebar,” ujar Mansyur belum lama ini.

Rektor Universitas PGRI Pontianak, Muhammad Firdaus, turut hadir memberikan masukan. Ia mengapresiasi konsistensi program pembangunan yang telah dijalankan pemerintah kota. Namun, Firdaus menilai target IPM sebesar 87 persen memerlukan lompatan signifikan dari capaian saat ini yang baru naik sekitar 0,5 persen.

“Dibutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan inovatif. Pemerintah kota juga bisa memanfaatkan sumber daya lokal, seperti Program Studi Sistem Informasi Geografi (SIG) di kampus kami, untuk membantu perencanaan berbasis data, termasuk mitigasi kebencanaan dan pembangunan drainase berkelanjutan,” ucapnya.

Dengan keterlibatan berbagai pihak dan penguatan kolaborasi lintas sektor, DPRD berharap RPJMD 2025–2029 bisa menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya strategis dan terukur, tetapi juga benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Pontianak.