"Misinformasi dan disinformasi, bukan hanya tentang kata, tetapi menjadi ancaman nyata terhadap mental bahkan kondusifitas masyarakat Indonesia"

KBRN, Pontianak: Raut wajah cemas itu terpancar dari wajah Yoki Firmansyah (36) tatkala ditemui di sela-sela tugasnya mengajar sebagai dosen di Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Pontianak di Jalan Abdul Rahman Saleh Pontianak, Rabu (5/11/2025).

Hal itu mencerminkan masih menyimpan kekhawatiran dan trauma mendalam atas kejadian yang pernah dialami. Ini bukan tentang urusan kerja ataupun asmara bagi pria kelahiran Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat itu, melainkan karena masih belum sepenuhnya mampu membentengi literasi digital untuk keluarganya.

Kondisi ini terjadi setelah, beberapa hari sebelum ditemui, Yoki mengaku, bahwa orang tuanya telah menjadi korban dalam kasus informasi bohong dari media sosial.

Yoki kemudian bercerita beberapa hari sebelum ditemui, orang tuanya sempat menjadi korban berita bohong. Dalam informasi yang diterima kata Yoki, orang tuanya mendapatkan informasi, bahwa salah satu tempat makan di Sungai Jawi Pontianak Barat terdapat bakso yang terbuat atau menggunakan daging manusia.

Informasi ini pun kemudian Yoki telusuri kebenarannya, namun sejauh penelusuran fakta di lapangan tidak menemukan tanda-tanda adanya bakso di Sungai Jawi Pontianak yang terbuat dari daging manusia. Hanya saja kata Yoki, dalam informasi yang sampai kepada orang tuanya berupa potongan-potongan video yang dijadikan satu seakan informasi itu benar adanya.

"Akhirnya sampai ke orang tua saya dan orang tua saya menganggap itu berita benar, akhirnya dia sekarang takut untuk makan bakso, jadi memang agak ragu lah atau trauma untuk makan bakso pinggiran jalan, padahal belum tentu berita itu benar," kata Yoki.

Akademisi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Pontianak yang juga sebagai relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Pontianak Yoki Firmansyah saat ditemui di kampus UBSI Pontianak, Rabu (5/11/2025). (Foto: RRI/Muhammad Rokib)

Dari kejadian ini, Yoki menilai, pesatnya perkembangan digitalisasi saat ini, membawa tantangan baru bagi masyarakat, bahkan menjadi ancaman serius, terlebih semakin banyaknya, kasus minsinformasi dan disinformasi yang beredar di media sosial sehingga tak sedikit warga menjadi korban.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), sepanjang tahun 2024 telah berhasil mengidentifikasi dan mengklarifikasi sebanyak 1.923 konten hoaks, berita bohong dan informasi palsu.

Angka ini bukan sekadar angka biasa, melainkan menjadi ancaman serius jika terus berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Akademisi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Pontianak yang juga sebagai relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Pontianak ini pun mengungkapkan, bahaya misinformasi dan disinformasi.

Selain menurunkan kepercayaan publik, dan memicu kepanikan atau ketakutan, misinformasi dan disinformasi juga dapat mengganggu kesehatan mental, serta memecah persatuan dan memicu polarisasi bahkan memicu terjadinya konflik di kalangan masyarakat.

"Sekarang banyak orang tua yang dapat berita-berita tentang kesehatan ternyata bukannya malah tambah sehat, tapi malah tambah sakit, banyak juga berita-berita politik berita-berita terutama di sekitar kita lah ya, ada yang berkaitan dengan isu agama, isu sara agama dan isu antar golongan. Nah ini akhirnya berdampak kepada masyarakat yang kalau tidak verifikasi akhirnya mereka terpengaruh dengan berita-berita itu," kata Yoki.

Yoki kemudian menjelaskan, meski memiliki bahasa yang hampir sama. Namun misinformasi dan disinformasi memiliki makna yang berbeda. Misinformasi merupakan informasi keliru atau bohong yang disebarkan oleh seseorang yang meyakini informasi tersebut benar. Namun, penyebar tidak memiliki niat buruk untuk menyesatkan, melainkan hanya kurang pengetahuan atau salah memahami fakta.

Sedangkan, disinformasi merupakan tindakan Kebohongan yang Disengaja. Dimana penyebar informasi ini sudah mengetahui, bahwa berita yang diterima adlaah bohong, namun masih saja disebarluaskan.

Oleh sebab itu, Yoki menegaskan, pentingnya menyaring terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi yang didapat agar tidak memberikan dampak negatif kepada orang lain.

"Ketika informasi itu tidak terlalu heboh ataupun tidak ada di media-media mainstream, lebih baik kita coba lakukan yang namanya verifikasi berita. Nah kita bisa lakukan cek fakta, tapi mungkin agak berat lah bagi warga awam, tapi minimal lah mereka bisa bertanya ke orang yang lebih paham," ungkap Yoki.

Dalam menghadapi permasalahan ini, menurut Yoki, masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial. Mafindo Pontianak juga telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pelatihan pencegahan haoax, pencegahan misinformasi dan disinformasi melibatkan anak muda serta akademi digital yang melibatkan pra lansia dan lansia.

"Tujuannya, pertama kita jaga dulu anak-anak mudanya supaya tidak terkena berita bohong dan mereka bisa melakukan cek faktanya. Sedangkan orang tua, kita jaga jangan cepat percaya dengan berita-berita yang ada. Akhirnya semua segmen masyarakat kita tangkap dari anak muda sampai orang tua," ucap Yoki.

Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat, Deddy Malik mengungkapkan, lemahnya literasi digital menjadi satu di antara penyebab terjadinya misinformasi dan disinformasi. Ia menyebut, masih banyak masyarakat hanya sebatas sebagai pengguna media, bukan sebagai pemanfaat media.

"Jadi, bagaimana kita memberikan gambaran agar mereka mengetahui dulu bagaimana mengidentifikasi informasi yang benar dan mana berita hoax atau misinformasi dan disinformasi. Ada cara-caranya, maka itu yang kami sosialisasikan," ujarnya.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat, Deddy Malik saat ditemui di ruang kerjanya. (Foto: RRI/Muhammad Rokib)

Menurut Deddy Malik, di tengah era disrupsi media saat ini, siapa saja dapat menyebarkan informasi lewat berbagai platfom media. Namun, dalam menyampaikan informasi ini, harus mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri dan bagi masyarakat luas.

Oleh sebab itu, Deddy Malik menegaskan, pentingnya literasi digital sebagai benteng mencegah terjadinya misinformasi dan disinformasi. Jika masyarakat sudah memahami literasi digital, maka diyakini akan menjadi sumber daya manusia yang cerdas dan bijak bermedia sosial sesuai dengan pedoman yang dijalankan oleh KPID yakni perilaku penyiaran dan standar program siaran atau (P3SPS).

"Sehingga mereka juga secara sistemik kita menginformasikan, bahwa ada P3SPS. Guidance untuk membuat konten yang sehat dan berkualitas," kata Deddy Malik.

Ketua KPID Kalbar, Deddy Malik menyebut, sejauh ini, KPID Kalbar telah melakukan beberapa strategi dalam membentengi masyarakat melalui literasi digital ke berbagai pihak, mulai bidang keagamaan, pusat pendidikan hingga perguruan tinggi.

Namun literasi digital ini, menurut Deddy perlu dimaksimalkan salah satunya kolaborasi dengan semua pihak, termasuk peran sentral media, baik media massa, media elektronik maupun content creator media sosial untuk bersama-sama memberikan edukasi dan literasi digital secara baik dan benar.

"Jadi, kita melawan informasi-informasi yang miss, dan dis, maupun yang hoaks ini dengan membuat informasi yang sehat dan berkualitas. Nah langkah itu yang kami lakukan secara berkelanjutan," pungkasnya. (oki)

Baca juga: Disdikbud Kalbar Apresiasi Pelatihan Literasi Digital Era AI