Ekonomi Kalbar Tumbuh 5,61 Persen, APBN Perkuat Kesejahteraan Masyarakat

RRI.CO.ID, Pontianak - Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang terus melaju solid dan melampaui rata-rata nasional menjadi momentum penting bagi penguatan kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan Agustus 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat terus bekerja optimal sebagai penopang utama pembangunan daerah. Tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, APBN diakselerasi untuk memperkuat pelaksanaan berbagai Program Prioritas Nasional agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh pelosok Kalimantan Barat. Melalui sinergi penerimaan negara yang kuat dan penyaluran belanja yang tepat sasaran, APBN hadir secara nyata dalam menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat.

Perekonomian Kalimantan Barat hingga Agustus 2026 mencatatkan kinerja sebesar 5,61% (year-on-year), melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,29%. Laju pertumbuhan ini didorong oleh sektor Pertanian yang menyumbang porsi terbesar hingga 20,96%, serta didukung peningkatan aktivitas di sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan. Sementara itu, lapangan usaha kelistrikan, gas, hingga penyediaan akomodasi dan makan-minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi di wilayah Kalimantam Barat.

Geliat ekonomi daerah tersebut memberikan dampak nyata pada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di lapangan. Angka kemiskinan Kalimantan Barat berhasil dijaga terkendali di level 5,78%, jauh lebih baik dibanding tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 8,07%. Di saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga 4,46%. Capaian yang berada di bawah rata-rata nasional sebesar 4,65% ini menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor lokal tetap berjalan optimal.

Peningkatan kesejahteraan juga dirasakan langsung oleh para produsen pangan daerah. Nilai Tukar Petani (NTP) tumbuh signifikan mencapai 180,58 poin, menjadikannya capaian tertinggi di seluruh regional Kalimantan dan melampaui rata-rata nasional. Kenaikan pendapatan ini utamanya dirasakan oleh para petani sawit dan karet di subsektor perkebunan rakyat, serta para petani komoditas hortikultura seperti cabai dan sayur-mayur. Sementara bagi para nelayan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga membaik di angka 100,03 poin berkat tingginya hasil tangkapan laut komoditas ikan kembung, tongkol, hingga udang.

Meski begitu, pemerintah terus mewaspadai tekanan inflasi daerah yang tercatat sebesar 3,65% (yoy) akibat kenaikan harga kelompok makanan dan bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, cabai rawit, hingga ikan. Untuk itu, APBN difokuskan secara cepat untuk menjaga daya beli warga, mengendalikan inflasi, serta memastikan distribusi pangan dan pasokan pasar tetap stabil.

Dalam Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi September 2026, disampaikan bahwa hingga 31 Agustus 2026, kinerja fiskal regional mencatatkan tren positif. Pendapatan negara berhasil terkumpul sebesar Rp9,69 triliun atau tumbuh pesat 30,26% (yoy), telah terealisasi 57,76% dari target. Setoran terbesar bersumber dari penerimaan perpajakan yang tumbuh melesat 33,29% (yoy) sebesar Rp8,73 triliun, disokong oleh tingginya penerimaan pajak dalam negeri dan bea cukai. Tingginya setoran penerimaan negara ini mencerminkan roda bisnis dan aktivitas ekonomi masyarakat Kalimantan Barat yang terus bergerak aktif.

Di sisi pengeluaran, Belanja Negara telah disalurkan sebesar Rp19,67 triliun (66,86% dari pagu) dengan tingkat defisit anggaran menyempit hingga 10,49%. Akselerasi belanja ini didorong oleh Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh signifikan sebesar 48,42% (yoy) mencapai Rp7,34 triliun. Lonjakan belanja pusat ini difokuskan pada program yang dampaknya langsung menyentuh warga, antara lain fungsi Pendidikan sebesar Rp1,67 triliun yang di dalamnya mencakup pembiayaan sarana Sekolah Rakyat senilai Rp556,24 miliar, serta fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum yang tumbuh melesat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya untuk Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan sebesar Rp92,80 miliar dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan Rp51,62 miliar dibawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum.

Selain itu, APBN dialokasikan secara riil melalui Belanja Pemerintah Pusat untuk menopang kebutuhan dasar masyarakat serta konektivitas antarwilayah di Kalimantan Barat. Komponen Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar Rp3.661,10 miliar disalurkan terutama untuk mendukung operasional serta pelayanan publik aparat pertahanan, kepolisian, dan keagamaan di daerah.

Belanja Barang terealisasi sebesar Rp2.364,74 miliar, yang di dalamnya mencakup penanganan jalan daerah oleh Kementerian PU senilai Rp231,94 miliar. Pembangunan ini semakin kuat dengan alokasi Belanja Modal sebesar Rp1.315,96 miliar yang difokuskan pada dua sektor krusial: pembangunan sarana Sekolah Rakyat senilai Rp555,25 miliar untuk memperluas akses pendidikan, serta pemeliharaan koridor jalan logistik (backbone) sebesar Rp142,10 miliar guna memastikan kelancaran arus barang dan menekan biaya logistik warga. Adapun skema bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) kini disalurkan secara terpusat oleh Kementerian Agama untuk menjamin keberlanjutan pendidikan para siswa penerima beasiswa.

Sebagai pilar pembangunan hingga ke pelosok daerah, penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp12,33 triliun atau mencapai 73,73% dari alokasi APBN. Penyaluran ini memberikan kepastian layanan publik dan pembangunan daerah, dimulai dari dukungan bagi masyarakat pedesaan melalui Dana Desa senilai Rp518,98 miliar yang telah terealisasi tahap I untuk 2.044 desa serta tahap II untuk 1.210 desa. Untuk akselerasi infrastruktur daerah, DAK Fisik tahap I telah tuntas disalurkan ke seluruh pemerintah daerah penerima alokasi, dan dilanjutkan penyerahan tahap II di Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, serta Mempawah.

Sementara itu, untuk menjamin mutu dan akses pendidikan dasar hingga usia dini, APBN merealisasikan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) secara tepat waktu. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah tersalurkan sebesar Rp1,26 triliun untuk mendukung operasional sekolah. Dukungan ini makin lengkap dengan penyaluran BOP PAUD sebesar Rp61,88 miliar guna memperkuat fondasi pendidikan anak usia dini, serta BOP Kesetaraan senilai Rp26,71 miliar untuk memberikan kesempatan belajar yang merata melalui jalur pendidikan nonformal.

Sinergi pembangunan juga diperkuat oleh kinerja APBD Konsolidasian se-Kalimantan Barat yang mencatatkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp14,83 triliun. Struktur pendapatan daerah makin mandiri ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh 18,10% mencapai Rp4,23 triliun. Capaian PAD ini utamanya didorong oleh tiga komponen pajak daerah terbesar, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp693,22 miliar, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) senilai Rp484,61 miliar, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp400,51 miliar. Selain dari pajak daerah, penerimaan retribusi daerah turut menyumbang pendapatan melalui Retribusi Jasa Umum senilai Rp850,21 miliar, Perizinan Tertentu sebesar Rp81,76 miliar, dan Jasa Usaha sebesar Rp18,26 miliar. Sementara dari kelompok Lain-Lain PAD yang Sah, kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan BLUD sebesar Rp105,50 miliar, Jasa Giro senilai Rp25,40 miliar, serta Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp16,62 miliar. Adapun belanja daerah terealisasi sebesar Rp12,42 triliun yang didominasi oleh Belanja Operasi (83,66%) guna menjamin keberlangsungan pelayanan publik dasar dan operasional pemerintahan sehari-hari di 14 kabupaten/kota.

APBN juga terus menjadi penggerak pelaksanaan program prioritas nasional di Kalimantan Barat, salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini telah menjangkau 1.009.285 penerima manfaat dengan dukungan operasional dari 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penerima manfaat terbesar didominasi oleh siswa sekolah dasar, yakni SD kelas 4–6 sebanyak 1.985 jiwa dan SD kelas 1–3 sebanyak 1.805 jiwa, serta diikuti oleh balita non-PAUD, ibu menyusui (busui), anak PAUD dan TK, ibu hamil (bumil), hingga siswa SMP. Sejak Januari hingga Agustus 2026, alokasi anggaran MBG tersalurkan secara konsisten setiap bulannya, dengan realisasi Agustus mencapai Rp245,19 miliar. Untuk memastikan tata kelola dan akuntabilitas keuangan program berjalan transparan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat bersama BDK Pontianak menghadirkan inovasi Financial Advisory Pembukuan Akuntan SPPG melalui Aplikasi Laporan Keuangan SPPG (KAPUAZ), yang pada September 2026 resmi diluncurkan dalam versi Web - AKSIS.

"Untuk mendukung tata kelola keuangan SPPG yang baik, telah dilakukan pelatihan pengelolaan keuangan kepada seluruh SPPG. Sejalan dengan pelatihan ini, dampak Program MBG terhadap gizi anak sekolah dan UMKM tentunya perlu didalami lebih lanjut," ujar Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Triyanto, dalam Siaran Pers APBN Kalbar Edisi September, Kamis, 24 September 2026.

Selain pemenuhan gizi, APBN turut mengakselerasi program Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat yang hingga Agustus 2026 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp556,52 miliar. Dukungan anggaran ini difokuskan pada tiga prioritas kegiatan utama, yaitu layanan pengelolaan Sekolah Rakyat, penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, serta penyelenggaraan program pembelajaran. Alokasi terbesar disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp556,24 miliar untuk pembangunan prasarana pendidikan dasar dan menengah di Kota Pontianak, serta didukung alokasi Kementerian Sosial untuk pelayanan publik, fasilitasi masyarakat, dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Inisiatif Sekolah Rakyat Terintegrasi ini telah beroperasi di dua wilayah utama. Di Kota Pontianak, program ini melayani 19 siswa SD, 16 siswa SMP, dan 38 siswa SMA. Sementara di Kabupaten Ketapang, Sekolah Rakyat Terintegrasi membina 21 siswa SD dan 49 siswa SMA. Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses serta pemerataan kualitas pendidikan bagi anak-anak di Kalimantan Barat.

Di sektor kesehatan, pemerintah juga terus mendorong pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Barat. Hingga 11 September 2026, layanan CKG telah menjangkau 970.009 orang atau mencapai 16,7% dari total sasaran sebesar 5.812.914 target populasi. Dari target tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 46% (setara 2.673.940 orang), Kabupaten Sambas mencatatkan persentase capaian kumulatif tertinggi yakni 35,70% (237.651 jiwa), disusul Kabupaten Ketapang sebesar 27,90% (170.749 jiwa) dan Kota Singkawang sebesar 19,40% (49.609 jiwa). Sejumlah langkah percepatan terus didorong. Strategi ini meliputi penyelesaian tunggakan data entry Puskesmas, perluasan layanan CKG di tempat kerja dan akhir pekan (weekend screening), hingga kampanye edukasi serta integrasi layanan massal di Posyandu, PAUD, sekolah-sekolah, dan penyediaan mobile screening.

Dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kalimantan Barat mencatatkan perkembangan yang signifikan hingga Juni 2026. Saat ini telah terbentuk sebanyak 2.156 koperasi yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Kehadiran KDMP berhasil menggerakkan aktivitas ekonomi desa dengan mencatatkan volume transaksi sebanyak 91.375 transaksi dan total nilai transaksi mencapai Rp400.736.431.

Dukungan terhadap penguatan usaha rakyat dan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat turut diakselerasi melalui penyaluran kredit program. Hingga 31 Agustus 2026, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Produktif di Kalimantan Barat telah terealisasi sebesar Rp3,55 triliun untuk 44.514 debitur, atau mencapai 79,21% dari total plafon tahun 2026. Skema Kecil menjadi penopang terbesar penyaluran KUR dengan nilai Rp2,22 triliun bagi 39.164 debitur. Secara kewilayahan, Kabupaten Ketapang mencatatkan penyaluran tertinggi sebesar Rp407,02 miliar (4.844 debitur), disusul Kabupaten Sambas sebesar Rp404,30 miliar (5.538 debitur), dan Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp386,98 miliar (5.378 debitur).

Di sektor perumahan, penyaluran KUR Kredit Program Perumahan (KUR KPP) terealisasi sebesar Rp401,50 miliar kepada 668 debitur, dengan Kota Pontianak sebagai wilayah penerima terbesar mencapai Rp134,39 miliar (159 debitur) dan Bank BNI sebagai lembaga penyalur tertinggi sebesar Rp115,86 miliar (55 debitur). Sementara itu, pemberdayaan ekonomi level mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berhasil menyalurkan anggaran sebesar Rp87,92 miliar bagi 15.369 debitur. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi pendorong utama penyaluran UMi sebesar Rp80,99 miliar (14.735 debitur), di mana Kota Pontianak mencatatkan realisasi tertinggi mencapai Rp11,97 miliar bagi 2.196 debitur.

Selain dukungan permodalan usaha, penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus diperkuat melalui penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga 23 September 2026, penyaluran FLPP di Kalimantan Barat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp470,44 miliar untuk 3.588 unit rumah (debitur). Dari sisi lembaga penyalur, Bank BTN menjadi perbankan dengan kontribusi tertinggi yang menyalurkan Rp247,82 miliar untuk 1.894 debitur, diikuti oleh Bank Syariah Nasional sebesar Rp94,26 miliar (715 debitur) dan Bank BNI sebesar Rp80,54 miliar (615 debitur). Secara sebaran wilayah, Kabupaten Kubu Raya mencatatkan realisasi penyaluran FLPP tertinggi di Kalimantan Barat dengan nilai mencapai Rp292,25 miliar untuk 2.224 unit rumah. Posisi berikutnya ditempati oleh Kabupaten Ketapang dengan penyaluran senilai Rp67,11 miliar (515 unit) dan Kabupaten Sintang sebesar Rp44,75 miliar (341 unit). Kehadiran skema pembiayaan ini membuktikan komitmen APBN dalam mempermudah akses kepemilikan rumah yang aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru daerah.

Sinergi yang kian solid antara APBN dan APBD di Kalimantan Barat terbukti menjadi modal utama dalam mengawal ketahanan ekonomi daerah sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai Program Prioritas Nasional. Dampak nyata instrumen fiskal ini tercermin langsung dari keberlanjutan pemenuhan gizi anak, pemerataan akses pendidikan dasar, perluasan layanan kesehatan, penguatan permodalan UMKM, hingga kemudahan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ke depan, Kemenkeu Satu Kalimantan Barat bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan efektivitas penyaluran anggaran agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya terakselerasi pesat, tetapi juga semakin inklusif dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.