Realisasi TKD Kalbar Capai Rp10,9 Triliun hingga Agustus 2026

RRI.CO.ID, Pontianak - Transfer ke Daerah (TKD) tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di Kalbar. Berdasarkan data OMSPAN TKD, Kalimantan Barat memperoleh pagu TKD sebesar Rp16.732,98 miliar pada 2026. Hingga 10 Agustus, realisasi penyaluran mencapai Rp10.908,51 miliar atau 65,19 persen.

Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, mengatakan penyesuaian alokasi TKD 2026 perlu dilihat sebagai bagian dari kebijakan fiskal nasional.

“Penyesuaian ini tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya dukungan pemerintah pusat kepada daerah, tetapi merupakan penataan kembali komposisi dan mekanisme belanja negara,” ujar Rahmat di Pontianak, Jumat, 14 Agustus 2026.

Pagu TKD Kalimantan Barat turun dari Rp20.971,25 miliar pada 2025 menjadi Rp16.732,98 miliar pada 2026. Meski demikian, pemerintah tetap memastikan dukungan terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Pagu TKD Kalbar 2025-2026

Rahmat menjelaskan, penentuan TKD tidak semata-mata menggunakan satu variabel atau persentase, tetapi mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah, ketentuan masing-masing jenis dana, serta prioritas pembangunan nasional.

“Alokasi TKD tetap memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai, operasional pemerintahan, dan penyediaan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Dukungan pemerintah pusat pada 2026 juga diwujudkan melalui berbagai program prioritas, antara lain Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, subsidi, serta percepatan konektivitas jalan dan pembangunan irigasi.

Kebijakan TKD juga diarahkan melalui DAU untuk belanja pegawai dan layanan publik, DBH, DAK untuk pembangunan terutama pendidikan dan kesehatan, serta Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Rahmat menegaskan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan seluruh sumber pendanaan yang tersedia agar penyesuaian TKD tidak menghambat kualitas pelayanan maupun pembangunan.

“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh sumber pendanaan yang tersedia dapat dioptimalkan untuk mendukung pelayanan publik dan program pembangunan yang menjadi prioritas,” pungkas Rahmat.