Kredit UMKM Turun, KUR Tetap Tumbuh di tengah Tekanan Ekonomi

RRI.CO.ID, Pontianak - Kredit UMKM terkontraksi tipis, namun penyaluran KUR tetap tumbuh di tengah tekanan daya beli dan perlambatan ekonomi.

Penyaluran kredit kepada sektor UMKM tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,53 persen secara tahunan (yoy) dengan total mencapai Rp1.482,99 triliun. Meski demikian, rasio kredit bermasalah atau NPL masih terjaga di level 4,60 persen.

Di sisi lain, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) justru masih menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,16 persen yoy dengan nominal Rp439,40 triliun dan rasio NPL gross sebesar 2,37 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa secara umum kondisi penyaluran dan rasio NPL KUR tetap terjaga dan sejalan dengan perkembangan nasional.

“Secara umum OJK menilai kondisi penyaluran dan rasio NPL KUR pada Himbara terjaga sejalan dengan perkembangan KUR nasional,” ujarnya, Senin, 3 Maret 2026.

Menurutnya, penyaluran kredit UMKM bersifat siklikal karena sangat dipengaruhi kondisi ekonomi serta permintaan dari pelaku usaha kecil.

“Hal ini bukan permasalahan fundamental, tetapi lebih pada dinamika ekonomi seperti daya beli masyarakat dan sektor riil yang melambat,” jelas Dian.

OJK juga menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko oleh perbankan, termasuk analisis kredit yang selektif serta pembentukan cadangan kerugian sebagai antisipasi potensi gagal bayar.

Selain itu, restrukturisasi kredit dapat dilakukan bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha agar tidak langsung masuk kategori kredit bermasalah.

Terkait penguatan UMKM, OJK menilai diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi pembiayaan tetapi juga akses pasar dan peningkatan kapasitas usaha.

“OJK sependapat bahwa UMKM perlu didukung agar terhubung ke rantai pasok perusahaan besar, baik di pasar domestik maupun internasional,” imbuhnya.

Ke depan, OJK akan terus mendorong sinergi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem UMKM, termasuk melalui implementasi kebijakan dan pengembangan pembiayaan berbasis rantai pasok.