KBRN, Pontianak: Kanwil DJPb Kalimantan Barat (Kalbar) mencatat kinerja APBN di Kalbar tetap ekspansif, terarah, dan terukur untuk menyukseskan agenda pembangunan dan melindungi rakyat. Hingga Mei 2025, realisasi pendapatan negara di Kalbar telah mencapai Rp4.649,65 miliar atau 37,52% dari target.

Penerimaan ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp4.111,59 miliar (35,74%) dan PNBP sebesar Rp538,06 miliar (60,49%). Sementara itu, belanja negara mencapai Rp10.833,92 miliar atau 34,35% dari total pagu yang mencerminkan dukungan APBN terhadap program prioritas daerah. Rincian belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.634,79 miliar (27,68%) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp8.199,13 miliar (37,23%).

Kepala Seksi PPA II B Kanwil DJPb Kalbar, Gunawan Setiono menyampaikan kinerja APBN Kalbar tersebut saat Koferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 yang digelar Kanwil DJPb bersama Kementerian Keuangan Kalbar, Rabu (24/6/2025).

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk transparansi kinerja fiskal dan peran aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi di daerah. Dalam konferensi ini dipaparkan berbagai informasi pelaksanaan APBN serta kondisi perekonomian regional Kalbar.

Gunawan menyampaikan, belanja APBN di Kalbar telah berkontribusi nyata terhadap sektor-sektor strategis di Kalbar, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan layanan keagamaan dan kesehatan, serta pendidikan melalui penyaluran dana BOS kepada lebih dari 14 ribu siswa lintas jenjang.

Di tengah kondisi global yang dinamis, inflasi di Kalbar menunjukkan kondisi stabil di angka 0,59% (yoy) dan menjadi satu di antara yang terendah di Indonesia. Laju inflasi Kalbar menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun 2024, dengan pola pergerakan yang relatif sejalan dengan inflasi nasional.

Neraca perdagangan menunjukkan surplus sebesar US$561,93 juta dengan harga referensi CPO per Juni 2025 tercatat sebesar USD 856,38/MT, yang turut mempengaruhi tarif bea keluar sektor kelapa sawit. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 168,63 menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan, mencerminkan daya beli petani yang relatif baik. Hal ini menunjukkan bahwa stimulus fiskal melalui belanja negara telah memberikan dampak positif terhadap sektor-sektor riil di daerah.

“Salah satu sorotan penting dalam pelaksanaan APBN Kalbar adalah peran aktif APBN dalam mendorong pemberdayaan sektor UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi),” ungkapnya.

Hingga Mei 2025, penyaluran KUR Kalbar mencapai Rp1,68 triliun yang disalurkan kepada 23.616 debitur. Kabupaten Ketapang mencatat realisasi KUR tertinggi sebesar Rp209,7 miliar, sedangkan realisasi terendah terjadi di Kabupaten Kayong Utara.

Pertanian masih menjadi sektor utama penyaluran KUR, sejalan dengan peningkatan NTP. Di sisi lain, penyaluran pembiayaan UMi Kalbar tumbuh signifikan sebesar 33,23% (yoy), dengan total realisasi Rp61,75 miliar kepada 13.237 debitur.

Sebagian besar disalurkan kepada pelaku usaha di sektor perdagangan besar dan eceran. Kabupaten Sambas menjadi wilayah dengan penyaluran UMi tertinggi sebesar Rp7,08 miliar, realisasi terendah di Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp15 juta.