KBRN, Pontianak: Target output belanja negara di Regional Kalimantan Barat (Kalbar) mencakup berbagai sektor strategis. Di bidang pelayanan umum, diarahkan pada preservasi dan peningkatan jalan nasional sepanjang 2.741 km, penyediaan lahan pengembangan kawasan seluas 242 km untuk 39.153 kelompok masyarakat, serta penguatan konektivitas transportasi udara melalui pembangunan 5 unit prasarana.

“Pada sektor ekonomi, program difokuskan pada pembinaan penerangan agama, pengelolaan KUA, dan pelayanan haji yang menyasar ribuan individu dan lembaga. Di bidang ketertiban dan keamanan, dilaksanakan pengawasan obat dan makanan serta program keluarga berencana yang mencakup pembinaan lembaga, UMKM, dan masyarakat,” ujar Kepala Bidang Data dan Pengawas Potensi perpajakan Kanwil DJP Kalbar, Tangguh Dewantara saat Konferensi Pers APBN di DJPB Kalbar, Jumat (9/5/2025).

Sementara itu, sektor pendidikan difokuskan pada peningkatan prasarana perguruan tinggi, bantuan operasional untuk tiga lembaga, serta pelestarian warisan budaya melalui fasilitasi dan pembinaan 35 kelompok masyarakat dan 9 unit prasarana pariwisata.

Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalbar hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp1,04 triliun dengan 14.741 debitur. Penyaluran terbesar terjadi di Kabupaten Ketapang yaitu sebesar Rp132,26 miliar, sementara yang terendah di Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp22,12 miliar.

“Sektor utama penerima KUR adalah pertanian, perikanan, dan kehutanan (50,49%),” ujarnya.

Sementara itu, penyaluran UMi di Kalbar terealisasi sebesar Rp31,1 miliar kepada 6.799 debitur dengan realisasi terbesar pada sektor perdagangan besar dan eceran (97,29%).

“Penyaluran dengan realisasi tertinggi terdapat di Kabupaten Sintang (Rp8,94 miliar) dan terendah di Kabupaten Melawi sebesar Rp437,5 juta (1,41%). Secara nasional, Kalimantan Barat menempati peringkat ke-19 dalam realisasi KUR,” ucapnya.