RRI.CO.ID, Pontianak - Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak Dian Wahdiana menjelaskan alasan peralihan kewenangan keselamatan dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal sungai, danau, dan penyeberangan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Dian mengatakan, sebelumnya kapal sungai, danau, dan penyeberangan berada di bawah pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kemenhub. Namun, kewenangan khusus terkait keselamatan dan keamanan pelayaran dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

“Dengan adanya peralihan keselamatan pelayaran ini, mau tidak mau ujung tombaknya adalah KSOP,” kata Dian Wahdiana Selasa, 20 Januari 2026.

Ia menjelaskan, terdapat tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang kini menangani penerbitan SPB sesuai dengan peraturan tersebut. Sementara sebelumnya, pengelolaan penyeberangan juga sudah melibatkan KSOP.

“Pada prinsipnya kapal penyeberangan juga harus memenuhi sertifikasi laut,” ujarnya.

Dian menambahkan, per 31 Desember 2025 dilakukan peralihan khusus untuk kapal sungai dan danau. Kebijakan ini, menurutnya, juga dipengaruhi oleh pertimbangan keselamatan, menyusul sejumlah kasus kecelakaan kapal yang terjadi selama ini.

“Itu menjadi salah satu dasar kenapa aturan ini mulai mengalami perubahan,” katanya.

Untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha, KSOP Pontianak telah menerbitkan surat edaran pada 5 Januari 2026. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa sertifikat kapal sungai dan danau, baik yang dikeluarkan BPTD maupun dinas perhubungan daerah, masih tetap berlaku.

Namun demikian, ia menekankan bahwa kru kapal tetap wajib memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan surat keterangan kecakapan kapal sungai dan danau. “Kami ingin memastikan keselamatan pelayaran tetap terjaga, baik dari sisi kapal maupun sumber daya manusianya,” tutup Dian Wahdiana.

Baca juga: Dewan Pendidikan Kalbar Ungkap Keunggulan Sekolah Rakyat