RRI.CO.ID, Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong perusahaan perkebunan dan pertambangan untuk lebih peka terhadap kondisi infrastruktur di wilayah operasionalnya, khususnya jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers penanganan infrastruktur jalan, Senin, 6 April 2026.

Kepala Dinas PUPR Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, menilai program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, termasuk perbaikan jalan. Ia menilai peran dunia usaha sangat penting dalam mendukung keberlanjutan infrastruktur di daerah. Terutama di wilayah dengan aktivitas industri yang tinggi dan mobilitas berat.

“CSR ini ada alokasi bidang perusahaan untuk anggaran mereka. Nah, menurut kami, kenapa tidak kita kondisikan CSR itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya untuk mendukung jalan agar tetap fungsional,” kata Iskandar saat emnjawab salah satu pertanyaan awak media saat konfrensi pers.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan menjadi kunci dalam menjaga kondisi jalan tetap layak. Sinergi ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih cepat.

“Jangan biarkan jalan-jalan yang rusak itu hanya dipandang. Minimal genangan air ditangani atau ditimbun, itu yang kita harapkan dari partisipasi mereka,” jelasnya.

Ia menegaskan kembali bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya bersifat formalitas. Namun harus berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Perusahaan itu pemanfaat jalan yang sifatnya profit, jadi sudah seharusnya memiliki kewajiban fungsi sosial. Artinya, mereka ikut berpartisipasi melalui CSR untuk kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya jalan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Iskandar mengingatkan bahwa kondisi jalan yang baik akan menunjang berbagai sektor kehidupan. Mulai dari aktivitas ekonomi hingga akses layanan publik.

“Kami menghimbau pengusaha perkebunan maupun pertambangan agar memiliki kepekaan terhadap kondisi jalan di wilayahnya. Jalan itu bukan hanya akses ekonomi, tetapi juga untuk pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.