Tiga Sekolah Rakyat Kalbar Kini Dikelola Pemkab dan Pemkot

RRI.CO.ID, Pontianak – Tiga Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat yang sebelumnya dikelola pemerintah provinsi kini kewenangannya telah diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Raminuddin, mengatakan penyerahan kewenangan tersebut mencakup Sekolah Rakyat yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Kalbar, Pemerintah Kota Pontianak, dan Pemerintah Kota Singkawang.

Menurut Raminuddin, proses perekrutan calon peserta didik Sekolah Rakyat dilakukan melalui sistem penjangkauan secara terpadu.

Penjangkauan melibatkan petugas Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat untuk mencari calon peserta didik yang memenuhi kriteria.

Calon peserta didik yang menjadi sasaran berasal dari keluarga dalam kategori desil satu dan dua atau keluarga paling tidak mampu. Sasaran juga mencakup anak putus sekolah, tidak sekolah, serta anak yang berisiko putus sekolah.

"Penjangkauan ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memenuhi kriteria," ujar Raminuddin, Selasa, 29 September 2026.

Raminuddin mengatakan, proses pembelajaran di masing-masing Sekolah Rakyat saat ini telah berjalan. Seluruh sekolah tersebut juga telah menyelesaikan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Khusus Sekolah Rakyat 53 Terintegrasi, sebelumnya kegiatan pembelajaran berlangsung di lokasi sementara, yakni Gedung eks Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) di Jalan Abdurrahman Saleh, Pontianak.

Pada akhir Agustus 2026, Sekolah Rakyat 53 Terintegrasi telah dipindahkan ke gedung permanen yang berada di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan.

Raminuddin menyebut, gedung permanen Sekolah Rakyat tersebut hingga kini masih dalam tahap penyelesaian.

Dari informasi terpecaya, saat ini pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan pembangunan dan penyelesaian gedung Sekolah Rakyat 53 Terintegrasi tersebut rampung pada Desember 2026.