RRI.CO.ID, Pontianak - Perubahan iklim yang ditandai dengan cuaca ekstrem, pergeseran musim, hingga ancaman alih fungsi lahan menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan di Kalimantan Barat. Meski demikian, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat memastikan kondisi ketersediaan pangan di daerah masih dalam kategori aman berdasarkan proyeksi neraca pangan tahun 2026.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Zulkifli, S.P, menjelaskan bahwa ketersediaan pangan tidak hanya bergantung pada produksi dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan luas lahan pertanian. Menurutnya, perubahan pola hujan yang sulit diprediksi menyebabkan petani kesulitan menentukan waktu tanam dan panen, sehingga meningkatkan risiko gagal panen.

"Perubahan pola hujan, banjir, dan kekeringan yang terjadi berulang menjadi ancaman nyata bagi ketersediaan pangan. Kondisi ini membuat petani sulit memprediksi masa tanam sehingga berdampak terhadap hasil produksi," ujar Zulkifli dalam dialog Indonesia Cerdas RRI Pro 1 Pontianak, Rabu, 5 Agustus 2026.

Selain perubahan iklim, Zulkifli menilai alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan, khususnya kelapa sawit, turut memberikan tekanan terhadap produksi pangan. Berkurangnya lahan sawah berpotensi menurunkan volume produksi beras yang selama ini menjadi komoditas utama penyangga ketahanan pangan masyarakat.

Ia menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan penyusunan proyeksi neraca pangan dengan melibatkan berbagai instansi terkait untuk menghitung keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan. Data tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim.

"Berdasarkan proyeksi neraca pangan hingga Agustus 2026, kondisi ketersediaan pangan di Kalimantan Barat relatif aman. Pelaku usaha pertanian maupun peternakan dapat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa karena stok pangan masih memadai," jelasnya.

Untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan keterbatasan lahan, Zulkifli mendorong masyarakat menerapkan teknologi pertanian sederhana seperti hidroponik, vertikultur, irigasi tetes, hingga konsep urban farming melalui pemanfaatan atap rumah. Inovasi tersebut dinilai mampu meningkatkan produksi pangan tanpa membutuhkan lahan yang luas.

Di sisi lain, pemerintah provinsi juga telah menyiapkan cadangan pangan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi bencana yang berdampak pada distribusi dan ketersediaan bahan pokok.

"Cadangan pangan Kalimantan Barat saat ini mencapai sekitar 225 ribu ton atau setara 103 persen dari kebutuhan 14 kabupaten/kota. Artinya, apabila terjadi kondisi darurat, stok pangan kita insyaallah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.

Untuk menjaga stabilitas harga, Dinas Ketahanan Pangan bersama Satgas Pangan dan aparat kepolisian juga rutin melakukan pengawasan terhadap distributor, agen, dan pasar guna mencegah praktik penimbunan yang dapat memicu lonjakan harga pangan.

Menutup dialog, Zulkifli mengajak seluruh masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha pangan, untuk bersama-sama menjaga ketahanan pangan dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran serta menghindari praktik penimbunan bahan pokok.

"Mari kita menjaga lingkungan dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama agar masyarakat tetap merasa aman, nyaman, dan harga pangan tetap stabil," pungkasnya.