RRI.CO.ID, Pontianak - Fenomena aksi pro dan kontra terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir menarik untuk dikaji dari perspektif antropologi sosial. Di satu sisi, kelompok mahasiswa menyuarakan tuntutan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG karena dinilai masih menyisakan berbagai persoalan tata kelola, prioritas anggaran, dan efektivitas program.
Di sisi lain, muncul kelompok masyarakat yang memberikan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG dengan alasan manfaatnya bagi pemenuhan gizi anak, pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, serta keberlangsungan lapangan kerja yang tercipta melalui SPPG.
Sebagai aktivis sosial dan alumni Antropologi Sosial Universitas Tanjungpura, Mustakim Lespatih melihat bahwa perbedaan pandangan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam masyarakat demokratis. Antropologi mengajarkan bahwa setiap kelompok sosial memiliki pengalaman, kepentingan, dan cara pandang yang berbeda dalam memaknai sebuah kebijakan publik.
Mahasiswa melihat MBG dari perspektif pengawasan kebijakan, transparansi anggaran, dan efektivitas pembangunan. Sementara kelompok masyarakat pendukung melihat MBG dari manfaat langsung yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan sudut pandang ini tidak seharusnya di pertentangkan secara emosional, melainkan dijadikan ruang dialog yang sehat untuk mencari solusi terbaik.
"Yang menjadi perhatian saat ini adalah munculnya polarisasi di media sosial. Perdebatan yang seharusnya berisi pertukaran gagasan justru berubah menjadi saling menyerang, saling merendahkan, bahkan menggunakan bahasa yang tidak mencerminkan etika demokrasi," kata Mustakim, Selasa, 23 Juni 2026.
Fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran ruang diskusi publik dari adu argumentasi menjadi adu identitas kelompok. Dalam perspektif antropologi, kondisi tersebut dapat disebut sebagai penguatan batas-batas sosial (social boundaries), di mana kelompok yang berbeda pandangan mulai melihat kelompok lain sebagai lawan, bukan sebagai sesama warga negara yang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi.
Oleh karena itu, masyarakat Kalimantan Barat perlu menjaga budaya dialog dan kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan daerah kita. Kritik terhadap kebijakan adalah bagian dari demokrasi. Dukungan terhadap kebijakan juga merupakan hak warga negara. Namun keduanya harus disampaikan dengan santun, berbasis data, dan menghormati perbedaan pendapat.
"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, maupun pengguna media sosial untuk menahan diri dari provokasi dan ujaran yang dapat memecah persatuan. Fokus utama kita seharusnya bukan pada siapa yang menang dalam perdebatan, melainkan bagaimana kebijakan publik dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ucap Mustakim.
Baca juga: Mitra MBG di Kalbar Minta Kepastian Kebijakan dari BGN
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....