RRI.CO.ID, Pontianak - Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengungkap sejumlah temuan penting terkait pelaksanaan program gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Kalbar. Temuan tersebut disampaikan dalam audiensi resmi bersama Koordinator Regional BGN Kalbar, Rabu, 29 April 2026 di Pontianak.

Audiensi ini menjadi ruang strategis untuk memaparkan hasil pemantauan langsung Komnas HAM di lapangan. Fokus utama diarahkan pada potensi pelanggaran hak dasar masyarakat, khususnya pemenuhan hak atas kesehatan dan pangan yang aman, terutama bagi anak-anak sebagai kelompok paling rentan.

Dalam pemaparannya, tim Komnas HAM menyoroti berbagai kendala teknis yang masih terjadi. Ketidakstabilan pasokan listrik dinilai berdampak langsung pada kualitas penyimpanan bahan pangan. Selain itu, pengelolaan sanitasi serta limbah dapur penyedia makanan juga belum berjalan optimal, sehingga berpotensi memengaruhi standar keamanan pangan.

Tak hanya itu, aspek distribusi dan ketersediaan bahan baku turut menjadi perhatian serius. Di sejumlah wilayah, ketergantungan pada pasokan luar daerah menyebabkan keterbatasan variasi menu serta kualitas gizi yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan.

“Temuan ini menunjukkan adanya potensi risiko terhadap keamanan pangan apabila tidak segera dilakukan pembenahan, terutama pada aspek infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia,” ucap perwakilan Komnas HAM dalam forum tersebut.

Kepala Komnas HAM Kalbar, Nelly Yusnita, menegaskan bahwa program gizi tidak dapat dipandang sekadar sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai bentuk nyata kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi manusia.

“Program yang menyasar masyarakat, khususnya anak-anak, harus menjamin keamanan, kelayakan, dan keberlanjutan. Jika belum optimal, maka perbaikan harus dilakukan secara serius dan terukur,” katanya, menegaskan.

Lebih lanjut, Komnas HAM mendorong penguatan peran satuan tugas agar lebih aktif dan responsif dalam melakukan pengawasan di lapangan. Pengawasan yang masif dan terstruktur di seluruh kabupaten/kota dinilai krusial untuk memastikan kualitas program tetap terjaga serta risiko dapat diantisipasi sejak dini.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Regional BGN Kalbar, Agus Kurniawi, mengakui adanya tantangan dalam implementasi program di daerah. Ia menyebut faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama.

“Kami menerima seluruh masukan sebagai bahan evaluasi. BGN berkomitmen melakukan perbaikan bertahap agar program ini tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Agus.

Audiensi ini sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam setiap kebijakan publik. Komnas HAM menilai pemenuhan hak atas kesehatan, pangan, serta perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pemerintah.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara Komnas HAM dan BGN. Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar program gizi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia secara substantif di Kalbar.

Baca juga: Paket Gizi yang Lembut namun Bermakna