KBRN, Ternate: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), meskipun menghadapi berbagai tantangan khas wilayah kepulauan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, dalam pembukaan kegiatan Penyusunan Laporan, Monitoring, dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara di Ternate, Jumat (27/12/2024).

Sarmin menjelaskan bahwa sesuai arahan Pj. Gubernur Samsudin Abdul Kadir, SDGs telah terintegrasi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020–2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai dokumen transisi. Fokus utama adalah pengurangan kemiskinan, penanganan ketimpangan, dan respon terhadap perubahan iklim.

“Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terus kami dorong, meski kualitas koordinasi masih perlu ditingkatkan. Pendekatan berbasis kearifan lokal juga menjadi perhatian, mengingat karakteristik unik Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan,” kata Sarmin.

Sarmin mengakui, kompleksitas pembangunan di Maluku Utara mencakup Layanan Dasar seperti Akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih belum merata, terutama di daerah terpencil.

Kemudian, Ketimpangan Wilayah seperti Pembangunan antara perkotaan dan pedesaan masih timpang, dan strategi pendanaan inovatif diperlukan, melibatkan sektor swasta, filantropi, dan pembiayaan global.

Maluku Utara mencatat penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun, meski masih di atas rata-rata nasional, terutama di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dan Halmahera Timur (Haltim).

Fasilitas kesehatan meningkat, tetapi keterbatasan tenaga medis dan infrastruktur masih menjadi kendala. Akses pendidikan juga meningkat, namun kualitasnya perlu ditingkatkan, terutama di daerah terpencil.

Di sektor ekonomi, lanjut Sarmin, Maluku Utara mengandalkan perikanan dan pertanian, tetapi nilai tambahnya masih rendah. Untuk itu, pengembangan industri pengolahan berbasis lokal menjadi prioritas.

Sarmin menambahkan bahwa upaya konservasi laut mulai berjalan, namun masih membutuhkan pengawasan ketat terhadap aktivitas penangkapan ikan dan perlindungan terumbu karang.

Untuk mencapai target SDGs, Sarmin mengusulkan langkah-langkah berikut:

1. Pemberdayaan Lokal: Pelatihan dan pendampingan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas implementasi SDGs.
2. Penguatan Data dan Monitoring: Peningkatan kualitas data lokal untuk memantau capaian SDGs secara transparan.
3. Pendanaan Berkelanjutan: Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk pembiayaan program SDGs.
4. Kesetaraan Gender: Peningkatan peran perempuan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
5. Adaptasi Perubahan Iklim: Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, terutama untuk wilayah pesisir dan pulau kecil.

“Keberhasilan pencapaian SDGs di Maluku Utara memerlukan kolaborasi multipihak yang lebih erat, inovasi pembiayaan, serta penguatan kapasitas lokal. Kami optimistis dengan kerja keras dan komitmen bersama, target SDGs dapat tercapai,” ucap Sarmin.