​Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Selatan

KBRN, Banjarmasin : Strategi penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Selatan, menghadapi tantangan yang kompleks. Analogi ayam dan telur yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kemiskinan dan sumber daya manusia menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut harus ditangani secara bersamaan.

Nuruddin Zain selaku Fungsional Statistisi Muda BPS kota Banjarmasin menjelaskan dalam Acara Mozaik Indonesia, Segmen Pengentasan Kemiskinan di RRI Pro 1 Banjarmasin, Selasa (10/12/2024) sore.

Menurut Zain, pendekatan bersama-sama dengan masyarakat (terkoordinasi) ini penting karena bantuan langsung tunai mungkin hanya memberikan solusi jangka pendek, sedangkan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan dapat memberikan dampak jangka panjang,

"Menurut data BPS, persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Maret tahun 2023 sebanyak 4,63 persen kemudian turun menjadi 4,58 persen di tahun 2024" ujar Zain.

Zain juga mengatakan, tantangan dalam pelaksanaan strategi ini terletak pada alokasi anggaran yang efektif, di mana harus diputuskan prioritas antara mengatasi kemiskinan langsung atau meningkatkan sumber daya manusia terlebih dahulu. Kedua aspek ini harus dikelola dengan cermat untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

"Strategi pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Program seperti pemberian bantuan langsung tunai, Kartu Indonesia Pintar, dan program kesehatan, merupakan langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan," ujar Zain, menjelaskan.

Tantangan terbesar pengentasan kemiskinan terletak pada implementasi di lapangan. Pentingnya verifikasi data dan penargetan yang akurat menjadi kunci agar bantuan tersebut tepat sasaran, yaitu kepada penduduk yang benar-benar membutuhkan. Hal ini dilakukan agar upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dapat tercapai.

" Keterlibatan masyarakat dan pihak terkait dalam proses verifikasi ini juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada penduduk yang terlewat atau salah sasaran dalam distribusi bantuan. Karena persentase jumlah penduduk miskin yg dirilis BPS adalah estimasi berdasarkan hasil angka Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sedangkan implementasi di lapangan memerlukan data by name by addres, "ucap Zain.