RRI.CO.ID, Kampar - Pemerintah Kabupaten Kampar mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah bersama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terkait penanggulangan dan penanganan puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026.
Rakor digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Command Center Kantor Bupati Kampar, Senin 7 September 2026, dan dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia Djamri Chaniago.
Berdasarkan data BNPB Pusat, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 72.009,10 hektare, dengan 734,81 hektare masih dalam penanganan. Sementara di luar wilayah prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah daerah dengan total 705,1 hektare masih dalam penanganan. Penanganan melibatkan 43.481 personel gabungan secara nasional, termasuk 1.694 personel di Provinsi Riau.
| Baca juga: Karhutla Riau Menurun, Tim Tetap Siaga |
Djamri Chaniago menegaskan penanggulangan karhutla membutuhkan komitmen dan tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah serta perusahaan pemegang HGU dan PBPH. Ia meminta seluruh pihak mengutamakan pencegahan, kesiapsiagaan dan deteksi dini agar titik api dapat segera ditangani sebelum meluas.
“Pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci utama. Setiap potensi titik api harus segera diketahui, dilaporkan dan ditangani secara cepat agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” ucapnya.
Usai rakor, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar mengatakan karhutla merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Ia meminta perusahaan memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadaman, meningkatkan patroli serta melakukan pemantauan rutin di kawasan rawan kebakaran.
“Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Pencegahan harus dilakukan sejak dini. Ketika ditemukan titik api, harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,” ujarnya.
Ahmad Yuzar menegaskan Pemkab Kampar berkomitmen memperkuat penanganan karhutla melalui koordinasi lintas sektor, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Damkar, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa hingga masyarakat. Edukasi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
“Yang paling utama adalah pencegahan. Jangan sampai kita terlambat bertindak ketika api sudah membesar dan sulit dikendalikan. Semua pihak harus bergerak cepat dan saling berkoordinasi,” tuturnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....