RRI.CO.ID, Pekanbaru - DPRD Riau mendukung rencana Pemprov Riau membentuk BUMD yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. BUMD tersebut diproyeksikan mengelola lahan eks sitaan PKH yang saat ini berada dalam pengelolaan Agrinas.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, meminta pembentukan badan usaha tersebut segera direalisasikan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki badan hukum yang jelas agar peluang pengelolaan lahan dan sektor sawit dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Riau.
"Kalau saya dari dulu meminta ini disegerakan, karena Agrinas ingin memberikan itu ke Pemprov. Cuma badan hukumnya mana," ujar Abdullah pada Senin 1 September 2026.
Ia menyebut Pemprov Riau sudah mulai membahas pembentukan anak perusahaan yang nantinya menangani sektor perkebunan sawit. Abdullah menilai langkah tersebut positif karena dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi perkebunan secara lebih profesional.
"Katanya sudah mau dibuat. Sudah ada pertemuan dan pembahasan untuk pembentukan anak perusahaan untuk sawit. Bagus itu," ujarnya.
Mengenai luas lahan, Abdullah menyebut sebelumnya terdapat tawaran sekitar 20 ribu hingga 40 ribu hektare untuk dikelola BUMD. Ia meminta lahan tersebut dikelola dalam hamparan yang tidak terpencar agar biaya operasional lebih efisien.
"Jangan seribu di sini, seribu di sana, itu repot dan ada cost-nya. Misalnya satu titik 20 ribu hektare, atau 10 ribu-10 ribu hektare. Jangan dipecah-pecah," katanya.
Abdullah menegaskan DPRD Riau mendukung pembentukan BUMD tersebut. Namun, ia berharap perusahaan daerah tidak hanya fokus mengelola kebun sawit, tetapi juga mengembangkan industri hilir dan energi baru terbarukan.
"Jadi intinya kita mendukung pembukaan BUMD saat ini. Kita dukung. Bahkan tidak hanya mengurus kebun, hilirisasi dari kebun itu apa, itu BUMD harusnya. Sampai energi baru terbarukan," ujarnya.
Menurutnya, sektor hilir sawit memiliki banyak peluang bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satunya melalui pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomi.
"Misalnya turunan dari tankos dibuat pelet, harusnya BUMD bisa ambil bisnis itu. Banyak peluang pendapatan dan buka lapangan kerja. Ini yang harusnya BUMD itu banyak gerakannya ke situ," tuturnya.
Dalam rencana tersebut, BUMD Pemprov Riau diharapkan dapat menjalin kerja sama operasional (KSO) dengan PT Agrinas dalam pengelolaan perkebunan sawit. DPRD Riau kini menunggu langkah Pemprov Riau untuk merealisasikan pembentukan BUMD, termasuk memastikan badan hukum serta skema kerja sama yang akan diterapkan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....