DPRD Riau Minta Siswa SMA-SMK Dilindungi dari Kabut Asap Dengan Pemberian Masker

RRI.CO.ID, Pekanbaru - Memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah di Riau mulai menimbulkan kekhawatiran. DPRD Riau meminta pemerintah segera mengambil langkah perlindungan terhadap siswa, terutama pelajar SMA dan SMK yang masih mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.

Anggota Komisi V DPRD Riau, Daniel Eka Perdana, menilai sekolah harus memastikan peserta didik tidak terpapar langsung oleh udara yang tercemar asap. Salah satu langkah yang dinilai perlu segera dilakukan adalah menyediakan masker bagi siswa selama aktivitas pembelajaran di sekolah masih berlangsung.

Menurut Daniel, keberlangsungan pembelajaran tatap muka tidak boleh mengabaikan faktor kesehatan. Ketika kualitas udara memburuk, lingkungan pendidikan harus memiliki langkah mitigasi yang memadai untuk melindungi para pelajar.

“Kalau memang masih belajar offline, sekolah harus betul-betul menjadi tempat yang aman bagi siswa. Termasuk menyediakan masker untuk anak-anak,” kata Daniel, Selasa, 25 Agustus 2026.

Ia menyebut kebijakan pembelajaran seharusnya mempertimbangkan tingkat pencemaran udara di setiap kabupaten dan kota. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara berkala karena tingkat kepekatan asap dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Riau, termasuk Pekanbaru, sebelumnya telah menghentikan sementara kegiatan belajar tatap muka untuk siswa jenjang SD dan SMP. Pembelajaran kemudian dialihkan melalui sistem daring untuk meminimalkan kemungkinan anak-anak terpapar udara yang tidak sehat.

Meski demikian, kebijakan tersebut belum diberlakukan secara menyeluruh terhadap siswa tingkat SMA dan SMK. Kondisi ini menjadi perhatian karena beberapa daerah, termasuk Pekanbaru dan Pelalawan, dilaporkan mengalami penurunan kualitas udara akibat meningkatnya intensitas kabut asap.

Daniel menilai apabila pemerintah masih mempertahankan pembelajaran langsung, sekolah harus memiliki standar perlindungan yang lebih ketat. Aktivitas siswa di lingkungan terbuka perlu dibatasi, sementara fasilitas pendukung untuk mengurangi paparan asap harus disiapkan.

Ia mengingatkan bahwa proses pendidikan tidak seharusnya menempatkan peserta didik pada risiko kesehatan. Asap yang berasal dari karhutla dapat memberikan dampak terhadap saluran pernapasan, terutama apabila paparan berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Karena itu, Daniel meminta pemerintah tidak menunda pengambilan kebijakan hingga pencemaran udara mencapai kondisi yang lebih buruk. Keputusan mengenai kegiatan belajar perlu didasarkan pada indikator kualitas udara dan aspek keselamatan siswa.

Menurut politisi NasDem Riau tersebut, apabila indeks kualitas udara telah menunjukkan kondisi berbahaya, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan penghentian sementara pembelajaran tatap muka bagi siswa SMA dan SMK. Proses belajar dapat dipindahkan ke sistem daring hingga kondisi lingkungan kembali memungkinkan. “Kalau kondisi udaranya sudah berbahaya, demi menjaga kesehatan anak didik, seharusnya diliburkan terlebih dahulu sampai kondisi udara kembali membaik,” ujarnya.

Daniel berharap pemerintah provinsi bersama pihak sekolah dapat merespons perkembangan kabut asap secara cepat dan proporsional. Evaluasi terhadap kualitas udara perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga kebijakan pendidikan dapat segera disesuaikan apabila terjadi peningkatan risiko.

Ia menegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama selama karhutla masih memengaruhi kualitas udara di Riau. Kebijakan pembelajaran tatap muka, menurutnya, tidak semestinya dipertahankan apabila kondisi lingkungan sudah berpotensi membahayakan kesehatan siswa.