DPRD Riau Akan Teruskan Sejumlah Tuntutan Para Buruh FSPMI ke Pusat

RRI.CO.ID, Pekanbaru - Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riau. Hal itu disampaikannya saat menerima massa aksi buruh yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Kamis 1 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan terkait perlindungan ketenagakerjaan, kenaikan upah minimum, revisi aturan alih daya (outsourcing), hingga penanganan berbagai persoalan pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau.

Menanggapi hal tersebut, Eet menyatakan DPRD Riau pada prinsipnya mendukung perjuangan para pekerja sepanjang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

"Pada prinsipnya DPRD Riau mendukung apa yang disampaikan oleh kawan-kawan FSPMI ini. Namun, untuk memberikan dukungan secara penuh melalui lembaga DPRD Riau, perlu tanda tangan dari Pimpinan DPRD Riau," ujar Eet.

Menurutnya, setiap rekomendasi yang diterbitkan oleh DPRD harus melalui mekanisme kelembagaan agar memiliki kekuatan administratif dan dapat menjadi dokumen resmi yang diteruskan kepada pihak terkait.

Meski demikian, Komisi V DPRD Riau telah menunjukkan komitmennya dengan menandatangani rekomendasi yang diajukan para buruh sebagai bentuk dukungan awal terhadap aspirasi tersebut.

Eet menjelaskan bahwa pengesahan rekomendasi secara resmi akan dilakukan setelah pimpinan DPRD Riau berada di Pekanbaru dan dapat menandatangani dokumen dimaksud.

"Karena pimpinan tidak berada di tempat, maka tanda tangan pimpinan DPRD beserta cap akan dilakukan saat pimpinan sudah berada di Pekanbaru. Namun untuk saat ini, kita dari Komisi V yang menyambut massa dari buruh ini sepakat untuk menandatangani rekomendasi tersebut. Hal ini juga sekaligus bentuk komitmen kami dan bahan bagi mereka untuk dilaporkan kepada pimpinannya di Pusat," jelasnya.

Eet berharap komunikasi antara pekerja, pemerintah, dan lembaga legislatif dapat terus terjalin dengan baik sehingga berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan melalui dialog dan mekanisme yang tepat.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Riau akan terus membuka ruang bagi masyarakat, termasuk kalangan pekerja, untuk menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan buruh di Provinsi Riau.