DPRD Pekanbaru Minta Kualitas Jalan dan Drainase Diperketat

RRI.CO.ID, Pekanbaru - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah melakukan perbaikan jalan rusak di berbagai wilayah sepanjang 2026. Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya ruas yang ditangani, tetapi juga harus menjamin mutu dan ketahanan hasil pekerjaan.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, H Zulfan Hafiz ST, menilai pembenahan jalan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki ruang anggaran yang cukup untuk meningkatkan kualitas infrastruktur seiring bertambahnya penerimaan daerah.

Menurut Zulfan, peningkatan pendapatan pemerintah semestinya berbanding lurus dengan pelayanan yang diterima masyarakat. Infrastruktur jalan menjadi salah satu pelayanan dasar yang manfaatnya dapat langsung dirasakan warga. “Masyarakat membayar pajak, jalannya harus bagus juga. Itu timbal baliknya yang harus dirasakan masyarakat,” ujar Zulfan Hafiz pada Senin 10 Agutus 2026.

Zulfan meminta Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan setiap proyek jalan yang dibiayai melalui anggaran daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan teknis, standar mutu, serta spesifikasi pekerjaan yang telah disepakati.

Ia menegaskan bahwa anggaran pembangunan merupakan uang publik sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi maupun kualitas pekerjaan di lapangan. “Kami berharap uang itu dipergunakan sesuai dengan standar dan spesifikasinya,” katanya.

DPRD, menurut Zulfan, masih menerima dan menemukan indikasi adanya sejumlah ruas jalan yang kondisinya kembali menurun meskipun baru selesai diperbaiki. Kerusakan yang ditemukan antara lain berupa lubang pada permukaan aspal serta kerikil yang mulai terlepas. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah maupun pihak pelaksana pekerjaan.

Tidak hanya kualitas badan jalan, persoalan drainase juga menjadi perhatian. Genangan air masih muncul di beberapa titik karena sistem pembuangan air dinilai belum mampu bekerja secara optimal. “Ada beberapa ruas jalan yang baru dikerjakan, sudah rusak. Seperti aspal berlubang dan kerikil yang mulai terlepas. Selain itu, persoalan genangan air juga masih ditemukan karena sistem drainase yang dinilai belum maksimal,” jelas Zulfan.

Untuk memastikan kondisi sebenarnya, Komisi IV DPRD Pekanbaru berencana melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah proyek jalan.Pemeriksaan tersebut akan mencakup pengecekan kondisi fisik hingga pengambilan sampel pekerjaan. Langkah ini dilakukan guna mencocokkan hasil pembangunan dengan spesifikasi teknis atau bestek yang menjadi dasar pelaksanaan proyek. “Ini kami lakukan agar jalan yang diperbaiki memang sesuai bestek dan tahan lama,” ujarnya.

DPRD juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur agar tidak menjadikan proyek pemerintah sebagai kesempatan melakukan praktik yang berpotensi merugikan keuangan daerah maupun kepentingan masyarakat.

Di luar persoalan jalan, Komisi IV DPRD Pekanbaru turut memberikan perhatian terhadap masalah banjir dan genangan yang masih terjadi di sejumlah kawasan. Zulfan menilai pemerintah telah menjalankan berbagai program untuk mengurangi banjir. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan karena genangan tetap muncul ketika hujan turun di beberapa wilayah. Untuk itu, Pemko Pekanbaru diminta menjadikan masterplan penanganan banjir sebagai pedoman utama dalam pembangunan, rehabilitasi, maupun penataan jaringan drainase.

Menurut Zulfan, pemerintah sebaiknya tidak membuat konsep baru yang tidak terhubung dengan rencana induk yang telah tersedia. “Jangan lari dari situ. Kalau konsep sendiri lagi, masterplan yang ada ini kan sia-sia,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa penanggulangan banjir tidak dapat dilakukan hanya dengan memperbaiki satu atau dua saluran secara terpisah. Sistem drainase harus dibangun dalam satu kesatuan yang saling terhubung mulai dari bagian hulu hingga hilir.

Perencanaan yang terintegrasi dinilai penting agar pembangunan saluran di satu kawasan tidak justru memindahkan persoalan banjir ke wilayah lain. “Kita inginkan penanganan banjir ini serius. Sehingga masyarakat tidak hanya merasakan pembangunan secara fisik, tapi juga mendapatkan manfaatnya,” tutur Zulfan.