DPRD Pekanbaru Inginkan Revitalisasi Sekolah Masuk APBD Perubahan 2026

RRI.CO.ID, Pekanbaru - Kondisi sarana dan prasarana sejumlah sekolah negeri di Kota Pekanbaru mulai menjadi perhatian DPRD. Dari ratusan SD Negeri dan SMP Negeri yang ada, lebih dari separuh disebut membutuhkan pembenahan pada berbagai fasilitas penunjang pendidikan.

Kebutuhan perbaikan tersebut mencakup meja dan kursi siswa, toilet, pengecatan gedung, atap, papan tulis, papan pengumuman, jendela serta sejumlah perlengkapan sekolah lainnya.

Kondisi itu salah satunya terlihat di SMP Negeri 8 Pekanbaru, Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Marpoyan Damai. Sejumlah meja dan kursi di sekolah tersebut sudah mengalami kerusakan dan dinilai tidak lagi layak digunakan.Beberapa meja bahkan harus ditambal menggunakan triplek. Kondisi papan tulis juga mengalami kerusakan, sementara sejumlah kaca jendela terlihat pecah maupun berlubang.

Persoalan serupa disebut juga terjadi di sejumlah sekolah lainnya. Pihak sekolah mengaku telah beberapa kali menyampaikan kebutuhan penggantian maupun perbaikan fasilitas kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, namun belum seluruhnya dapat direalisasikan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin, mengatakan persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian karena anggaran sarana dan prasarana pendidikan yang sebelumnya disiapkan pada APBD murni 2026 telah dialihkan.

Menurutnya, pada awalnya terdapat alokasi sekitar Rp7 miliar untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Namun, anggaran tersebut kemudian digunakan untuk mendukung program seragam gratis bagi siswa SD dan SMP Negeri di Pekanbaru. "Awalnya anggaran Sarpras disiapkan Rp7 miliar di anggaran murni ini. Tapi dialihkan ke pembelian seragam gratis semuanya. Jadi sekarang anggarannya nol," kata Tekad pada Minggu 9 Agustus 2026.

Tekad menegaskan DPRD tetap mendukung program pemberian seragam sekolah gratis. Namun, kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan menurutnya tidak boleh diabaikan karena menyangkut langsung proses belajar mengajar.

Karena itu, Komisi III mendorong agar anggaran revitalisasi sarana dan prasarana sekolah kembali dimasukkan dalam APBD Perubahan Kota Pekanbaru tahun 2026. "Sekarang kan kita lagi bahas anggaran. Bahkan termasuk anggaran perubahan 2026 sebentar lagi. Kita harapkan masukkan lagi anggaran sarpras ini," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan kebutuhan perbaikan sekolah harus dihitung berdasarkan kondisi riil di lapangan. Pemerintah juga perlu menyusun skala prioritas agar sekolah dengan tingkat kerusakan paling berat mendapatkan penanganan terlebih dahulu.

Ia menilai revitalisasi sekolah tidak bisa ditunda terlalu lama. Selain memengaruhi kenyamanan siswa dan guru saat mengikuti proses pembelajaran, kondisi gedung serta fasilitas yang tidak memadai juga dapat berkaitan dengan aspek keselamatan. SMP Negeri 8 Pekanbaru menjadi salah satu sekolah yang menurutnya perlu mendapat perhatian setelah adanya laporan mengenai kondisi fasilitas di sekolah tersebut.

Tekad meminta agar kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tidak berhenti pada pencatatan maupun perencanaan semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam penganggaran. "Pada pembahasan nanti, kami minta ini tidak hanya sebatas perencanaan. Namun benar-benar dimasukkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Harus diprioritaskan. Pendidikan merupakan satu sektor yang harus mendapatkan perhatian," tegasnya.

Komisi III DPRD Pekanbaru berharap Dinas Pendidikan dapat melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap kondisi SD dan SMP Negeri yang membutuhkan revitalisasi. Data tersebut dinilai penting untuk menentukan sekolah mana yang membutuhkan penanganan segera sekaligus menghitung kebutuhan anggaran secara lebih terukur.

Dengan begitu, pengalokasian anggaran pada APBD Perubahan 2026 dapat diarahkan kepada fasilitas pendidikan yang paling mendesak dan memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan serta keselamatan siswa dan tenaga pendidik.