RRI.CO.ID, Pekanbaru - Provinsi Riau mengalami deflasi sebesar 0,08 persen secara bulanan atau month-to-month pada Juli 2026. Sementara itu, inflasi secara tahunan atau year-on-year tercatat sebesar 3,82 persen.
Data tersebut disampaikan Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Fitri Hariyanti, dalam rilis Berita Resmi Statistik (BRS) Provinsi Riau mengenai perkembangan inflasi.
“Inflasi bulanan Provinsi Riau pada Juli 2026 berada pada angka deflasi sebesar 0,08 persen. Sementara inflasi tahun ke tahun berada pada angka 3,82 persen,” kata Fitri pada Senin 3 Agustus 2026.
Adapun inflasi tahun kalender atau year-to-date, yakni perbandingan kondisi Juli 2026 dengan Desember 2025, tercatat sebesar 0,88 persen.
Fitri menjelaskan, perkembangan inflasi di Provinsi Riau mengalami fluktuasi. Sejumlah komoditas tercatat memberikan andil terhadap inflasi selama Juli 2026.
Komoditas ayam hidup memberikan andil inflasi terbesar, yakni sebesar 0,09 persen. Selanjutnya, daging ayam ras memberikan andil sebesar 0,08 persen dan jengkol sebesar 0,06 persen.
Komoditas lainnya yang turut memberikan andil inflasi adalah telepon seluler sebesar 0,03 persen, cabai rawit sebesar 0,02 persen, serta buncis sebesar 0,02 persen.
Di sisi lain, sejumlah komoditas menjadi penyumbang deflasi pada Juli 2026. Bawang merah memberikan andil deflasi terbesar, yakni sebesar 0,19 persen, disusul cabai merah sebesar 0,10 persen dan emas perhiasan sebesar 0,06 persen.
Selain itu, angkutan udara, mobil, dan telur ayam ras juga tercatat menjadi komoditas yang memberikan andil terhadap deflasi di Provinsi Riau.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan bahwa data statistik memiliki peranan penting sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, rilis Berita Resmi Statistik tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi juga merupakan forum strategis untuk melihat kondisi nyata yang terjadi di Provinsi Riau.
“Data tersebut kami gunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kebijakan pembangunan di daerah,” ujar Supriyadi.
Ia menambahkan, data yang disampaikan BPS dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah disusun berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
“Bagi kami, rilis Berita Resmi Statistik bukan sekadar agenda rutin, tetapi merupakan forum strategis untuk membaca kondisi riil di Provinsi Riau, mengevaluasi capaian pembangunan, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berangkat dari data dan fakta di lapangan,” jelasnya.
Melalui penyediaan data yang akurat dan terkini, Pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....