RRI.CO.ID, Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau memperkuat koordinasi dalam peningkatan layanan Administrasi Hukum Umum di Provinsi Riau melalui pembahasan pagu anggaran Tahun 2027 bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Senin 27 Juli 2026. Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mengikuti kegiatan ini secara tidak langsung, mendukung jalannya koordinasi yang digelar di lingkungan Ditjen AHU.

Koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Riau, Febri Mujiono, yang mewakili Kepala Kanwil dalam memastikan keselarasan program dan kegiatan Administrasi Hukum Umum di wilayah. Dalam pertemuan ini, dibahas perencanaan anggaran sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan layanan, termasuk pencapaian target pendirian Perseroan Perorangan untuk tahun anggaran mendatang.

Hingga tanggal 27 Juli 2026, realisasi pendirian Perseroan Perorangan di Provinsi Riau telah mencapai 980 badan hukum dari target 1.541 badan hukum, atau sekitar 64 persen. Kepala Kanwil menekankan pentingnya percepatan langkah agar target akhir tahun dapat tercapai secara optimal. Pendampingan teknis, sosialisasi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan menjadi strategi utama dalam mendukung pencapaian target ini.

Selain itu, Satuan Tugas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kanwil Kemenkum Riau telah dibentuk dan aktif melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penerimaan negara melalui layanan hukum yang berkualitas.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan memberikan dukungan penuh terkait penyusunan pagu anggaran, termasuk memastikan alokasi dana sesuai kebutuhan riil pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil. Strategi percepatan pendirian Perseroan Perorangan juga akan didukung melalui optimalisasi layanan dan peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Kemenkum Riau dan Ditjen AHU, sehingga layanan Administrasi Hukum Umum di Provinsi Riau tidak hanya efisien dan tepat sasaran, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha. Dengan langkah-langkah strategis ini, Rudy Hendra Pakpahan menegaskan komitmennya untuk mendorong kualitas pelayanan yang profesional dan akuntabel.

Pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan untuk terus melakukan koordinasi berkelanjutan, evaluasi rutin, dan penguatan pembinaan teknis bagi jajaran Kantor Wilayah dalam rangka mencapai target kinerja nasional serta meningkatkan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum bagi masyarakat Provinsi Riau.