RRI.CO.ID, Pekanbaru – Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan sejumlah langkah pembinaan, penyuluhan, dan penertiban sebagai tindak lanjut atas kebijakan pemerintah pusat terkait isu LGBT. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan agar penanganannya berjalan secara terpadu.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pemerintah kota sebenarnya telah mempersiapkan berbagai program sejak bulan lalu. Menurutnya, koordinasi telah dilakukan bersama seluruh stakeholder, termasuk Satpol PP, dalam menjalankan pembinaan hingga penertiban di lokasi yang dinilai berisiko.
"Kami sebenarnya sejak bulan lalu sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Program pembinaan, penyuluhan, maupun penindakan sedang berjalan. Saya juga sudah meminta Satpol PP melakukan penertiban di tempat-tempat yang berisiko terhadap penularan HIV/AIDS maupun tindak asusila LGBT. Apalagi pemerintah pusat telah menetapkan ini sebagai ancaman nonmiliter yang harus menjadi perhatian bersama," kata Markarius, Jum'at 10 Juli 2026.
Ia menambahkan, Pemko Pekanbaru juga akan menggandeng para mubalig dari berbagai organisasi dakwah untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, materi mengenai HIV/AIDS dan LGBT diharapkan dapat disampaikan secara rutin melalui khutbah Jumat maupun kegiatan keagamaan lainnya.
"Kami akan mengundang para mubalig dari berbagai organisasi dakwah agar aktif membantu pembinaan kepada masyarakat. Harapannya minimal satu kali dalam sebulan ada materi mengenai LGBT dan HIV/AIDS yang disampaikan di masjid-masjid. Kalau semua lembaga dakwah ikut berkontribusi, tentu tujuan pembinaan ini bisa kita capai bersama," ujarnya.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru berharap upaya pembinaan dan edukasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dengan melibatkan pemerintah, aparat, serta tokoh agama sesuai peran masing-masing.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....