Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah dan pelaku pasar untuk memperkuat peran pasar rakyat sebagai simpul distribusi kebutuhan pokok sekaligus penyangga inflasi daerah.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau Taufiq Oesman Hamid menegaskan bahwa pasar rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan harga dan rantai pasok.

Ia menyoroti bahwa tantangan sektor perdagangan saat ini semakin berlapis, mulai dari tekanan persaingan dengan pasar modern, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga percepatan transformasi digital yang mengubah pola distribusi barang.

“Keberadaan pasar rakyat harus terus kita jaga dan kita tingkatkan kualitasnya. Tantangan perdagangan hari ini semakin kompleks, mulai dari persaingan dengan pasar modern, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga tuntutan transportasi digital,” ujar Taufiq.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pasar rakyat harus diposisikan sebagai pilar strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat distribusi barang kebutuhan pokok, serta meningkatkan daya saing perdagangan tradisional agar tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Menurutnya, tanpa modernisasi pengelolaan dan penguatan ekosistem perdagangan rakyat, pasar tradisional berisiko tertinggal dari perkembangan ekosistem ritel yang semakin terintegrasi secara digital.

Di sisi lain, Ketua DPW APPSI Provinsi Riau Agusman Sikumbang menegaskan kesiapan organisasi pedagang pasar untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi pasar rakyat, termasuk aspek pengelolaan, distribusi, hingga dinamika perdagangan di lapangan.

“Kami selalu siap dipanggil untuk terutama masalah pasar dan masalah perdagangan. Kami tentu berharap Pak Kadis terkait persoalan pasar, mohon kiranya kami bisa diikutsertakan, baik dalam masalah penggunaan, perdagangan, dan lain sebagainya. Silakan panggil kami terkait hal itu,” ujar Agusman.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang lebih intensif antara APPSI dan Disperindagkop UKM Riau agar setiap kebijakan yang menyangkut pedagang pasar dapat dirumuskan secara partisipatif dan tepat sasaran. Menurutnya, keterlibatan asosiasi pedagang menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Musyawarah Wilayah DPW APPSI Riau ini sendiri dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi pedagang pasar di daerah. Selain membahas penguatan kelembagaan, forum ini juga menjadi ruang untuk merumuskan langkah-langkah adaptif menghadapi tantangan perdagangan modern, termasuk digitalisasi transaksi dan perubahan perilaku konsumen.

Sinergi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi pasar rakyat sebagai tulang punggung ekonomi daerah, sekaligus memastikan keberlanjutan usaha para pedagang kecil di tengah tekanan persaingan yang semakin ketat.