RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersiap memasuki fase baru dalam pengelolaan layanan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dengan rencana pemberlakuan retribusi yang akan dimulai pada Juli 2026. Kebijakan ini menandai transisi dari layanan gratis yang telah dinikmati masyarakat sejak fasilitas tersebut beroperasi pada 2024.
Dari perspektif kebijakan publik, langkah ini tidak hanya diposisikan sebagai penarikan biaya layanan, tetapi juga sebagai mekanisme keberlanjutan operasional infrastruktur sanitasi perkotaan yang semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah pelanggan.
Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Alpa Platini, menjelaskan bahwa sistem IPAL yang dibangun menggunakan jaringan perpipaan berbasis gravitasi untuk mengalirkan limbah domestik dari kawasan permukiman, khususnya Sukajadi, menuju Instalasi Pengolahan di Bambu Kuning, Tenayan Raya.
Secara teknis, sistem ini dirancang sebagai infrastruktur terpusat yang tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga meningkatkan standar sanitasi perkotaan melalui integrasi layanan rumah tangga dan sektor komersial.
Untuk rumah tangga, tarif yang ditetapkan berada pada angka Rp14 ribu per bulan untuk hunian dengan maksimal empat penghuni. Skema tarif ini kemudian disesuaikan berdasarkan jumlah penghuni dan klasifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Sementara itu, sektor usaha seperti hotel dan pusat perbelanjaan dikenakan tarif berbeda yang dihitung berdasarkan kategori usaha, kapasitas layanan, serta karakteristik bangunan. Pendekatan ini menunjukkan adanya diferensiasi beban biaya berdasarkan intensitas penggunaan layanan.
Meski regulasi telah disiapkan, Pemko Pekanbaru belum langsung melakukan penarikan retribusi sejak awal operasional. Pemerintah memilih pendekatan bertahap dengan memberikan periode adaptasi agar masyarakat terlebih dahulu merasakan manfaat layanan secara penuh.
“Pendekatan kami bertahap. Warga diberikan waktu untuk menikmati layanan terlebih dahulu sebelum masuk ke fase retribusi pada Juli,” ujar Alpa Platini pada Rabu 17 Juni 2026.
Sejak April, pemerintah juga telah melakukan pendataan terhadap seluruh pelanggan yang telah tersambung ke jaringan IPAL. Proses sosialisasi dilakukan secara berlapis hingga tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan untuk memastikan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan baru ini.
Dari hasil sosialisasi tersebut, mayoritas warga dinilai menerima kebijakan retribusi. Namun, masih terdapat sebagian kecil penolakan yang umumnya berkaitan dengan persepsi tambahan beban biaya rumah tangga.
Pemerintah menegaskan bahwa pendekatan persuasif tetap akan dikedepankan untuk membangun pemahaman bahwa retribusi ini bersifat kontribusi layanan, bukan semata kewajiban fiskal. Nilai yang relatif kecil, sekitar Rp14 ribu per bulan atau kurang dari Rp500 per hari, juga menjadi argumen utama dalam sosialisasi kebijakan.
Dari sisi fiskal, retribusi IPAL ini belum sepenuhnya menutup biaya operasional sistem. Namun, dalam kerangka kebijakan publik, skema ini dipandang sebagai instrumen untuk membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap infrastruktur sanitasi yang telah dibangun pemerintah.
Saat ini, sistem IPAL Pekanbaru telah melayani sekitar 500 sambungan rumah tangga dan 14 pelanggan sektor komersial, termasuk hotel dan pusat perbelanjaan. Mayoritas sambungan masih terkonsentrasi di Kecamatan Sukajadi, meskipun jaringan telah meluas ke Senapelan, Pekanbaru Kota, dan Limapuluh.
Dengan meningkatnya cakupan layanan, kebijakan retribusi ini diproyeksikan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sanitasi perkotaan Pekanbaru ke depan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....