Namun, capaian tersebut memunculkan catatan kritis dari kalangan legislatif daerah. Anggota DPRD Pekanbaru, Lindawati menilai angka pertumbuhan yang tinggi tidak otomatis mencerminkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara merata. Ia menyatakan apresiasi terhadap kinerja pemerintah kota dan pelaku usaha yang mendorong aktivitas ekonomi, tetapi sekaligus menekankan perlunya membaca data secara lebih substantif, bukan sekadar nominal pertumbuhan.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh sektor dengan karakter modal besar. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 8,55 persen serta peningkatan belanja pemerintah hingga 20,69 persen menjadi faktor dominan dalam struktur pertumbuhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mesin utama ekonomi masih bertumpu pada investasi dan belanja fiskal, sementara sektor berbasis tenaga kerja belum menunjukkan penguatan yang sepadan.

Di sisi lain, konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,03 persen memang mengindikasikan adanya pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat. Akan tetapi, Lindawati menilai bahwa efeknya terhadap kelompok akar rumput seperti pedagang kecil dan pelaku UMKM masih belum stabil, terutama karena tekanan harga kebutuhan pokok yang terus berfluktuasi.

Ia juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum berbanding lurus dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Penyerapan tenaga kerja formal dinilai masih terbatas, sehingga sebagian besar angkatan kerja tetap bergantung pada sektor informal yang cenderung tidak memiliki perlindungan kerja memadai.

“Jika dilihat dari realitas di lapangan, peningkatan angka pertumbuhan ini belum sepenuhnya mengurangi masalah pengangguran secara signifikan. Struktur pasar kerja masih didominasi sektor informal,” ujar Lindawati pada Minggu 14 Juni 2026.

Lebih jauh, ia menilai terdapat kesenjangan antara capaian makroekonomi dengan kondisi infrastruktur dan layanan dasar perkotaan. Permasalahan seperti banjir saat hujan, kerusakan jalan, serta ketimpangan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah pinggiran masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara optimal.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi baru dapat dikatakan berkualitas apabila mampu berfungsi sebagai instrumen pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tanpa distribusi manfaat yang merata, angka pertumbuhan yang tinggi justru berpotensi hanya berputar pada kelompok usaha besar dan proyek-proyek pemerintah.

Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru agar memperkuat keterkaitan antara investasi besar dengan pelaku usaha lokal. Kebijakan seperti kemudahan perizinan, penguatan insentif modal, serta pengembangan pusat pemasaran produk daerah dinilai penting untuk memastikan perputaran ekonomi lebih inklusif.

Selain itu, optimalisasi penyerapan tenaga kerja juga perlu diperkuat melalui program konkret seperti bursa kerja dan pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal agar tidak tertinggal dari kebutuhan industri.

Lindawati menutup pandangannya dengan menekankan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada angka statistik. Ia berharap setiap persen pertumbuhan benar-benar dapat diterjemahkan dalam bentuk perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penguatan daya beli masyarakat secara nyata.