RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau resmi dibuka serentak pada Senin 8 Juni 2026. Kalangan legislatif di DPRD Riau langsung memberikan atensi besar agar transisi tahunan ini berjalan tertib dan bebas dari gangguan teknis yang bisa menyulitkan para orang tua murid.

Komisi V DPRD Riau mendesak dinas terkait untuk memastikan stabilitas server dan keandalan sistem jaringan internet selama masa pendaftaran online. Evaluasi dan uji coba infrastruktur digital dinilai wajib dilakukan secara matang agar tidak terjadi penumpukan data ataupun eror saat warga mengakses situs resmi.

"Jangan sampai ada kendala jaringan atau persoalan teknis lainnya yang membuat masyarakat kesulitan mendaftar. Semua harus dipersiapkan dengan matang sebelum proses dimulai," kata Anggota Komisi V DPRD Riau, Fairus, Minggu 7 Juni 2026.

Di samping kesiapan sistem kelistrikan dan jaringan komputer, Fairus juga menuntut agar asas keadilan dijunjung tinggi tanpa melihat status sosial maupun ekonomi calon murid. Seluruh anak di Bumi Lancang Kuning dinilai berhak mendapatkan peluang yang setara dalam memperebutkan jatah kursi di sekolah negeri.

Guna menjaga integritas tersebut, pihak dewan memperingatkan dengan keras agar tidak ada celah bagi praktik titipan, intervensi pejabat, ataupun bekingan dari pihak tertentu. Langkah transparan dan objektif harus menjadi komitmen penuh seluruh panitia guna menghindari kecurangan dalam penyaringan berkas siswa.

Fairus juga mengaitkan komitmen ini dengan dokumen pakta integritas yang sebelumnya telah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh kepala sekolah SMA/SMK negeri se-Riau. Para pimpinan instansi pendidikan tersebut diwajibkan patuh terhadap regulasi baku dan berani menolak segala bentuk tekanan luar yang menyalahi aturan.

Mengingat daya tampung sekolah negeri yang terbatas, legislator ini mengingatkan warga prasejahtera untuk tidak berkecil hati jika harus mendaftar ke sekolah swasta. Pemerintah daerah dipastikan telah menyiagakan subsidi biaya pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) swasta agar tidak ada anak yang putus sekolah.