Upaya Komisi III DPRD Riau Perjelas Status Aset Yayasan Raja Ali Haji

RRI.CO.ID, Pekanbaru - Komisi III DPRD Riau melangsungkan audiensi bersama pengelola Universitas Lancang Kuning (Unilak) serta Politeknik Caltex Riau (PCR), yaitu Yayasan Raja Ali Haji. Diskusi ini berfokus mendalami riwayat berdiri yayasan serta kejelasan status kepemilikan aset yang difungsikan hingga kini.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyampaikan bahwa pendirian yayasan ini sejatinya dipelopori oleh Pemprov Riau demi mengakselerasi kualitas pendidikan daerah. Kehadiran PCR sendiri berawal dari sinergi masa kepemimpinan Gubernur Riau Saleh Yazid bersama pimpinan tertinggi Caltex kala itu.

Dalam forum tersebut terungkap bahwa hibah dari Caltex yang bersumber dari hasil bumi Riau telah sepenuhnya diserahkan kepada yayasan mengacu pada hasil audit DJKN. Sebaliknya, aset daerah dari Pemprov Riau tercatat belum pernah dialihkan atau dihibahkan secara sah dan menyeluruh.

"Lahan tempat berdirinya sejumlah fasilitas dan gedung tersebut sampai saat ini masih mencatatkan status kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi Riau," terang Edi Basri pada Senin 21 September 2026.

Edi mendorong agar proses pengalihan kepemilikan aset ini dapat dituntaskan pada tahun mendatang. Kejelasan legalitas lahan dianggap vital agar yayasan tidak mendapati hambatan birokrasi saat memperluas kemitraan maupun mengakses pendanaan dari pihak domestik maupun internasional.

Legislator dari Partai Gerindra ini menambahkan bahwa langkah pengalihan tersebut perlu dicermati secara saksama mengingat terbitnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang batasan hibah bagi entitas komersial. Oleh sebab itu, pihaknya bakal mengkaji secara mendalam kualifikasi operasional yayasan dari ranah komersial atau non-komersial.

"Dukungan penuh kami berikan bagi keberlangsungan institusi pendidikan ini. Politeknik Caltex Riau terbukti menjadi salah satu politeknik swasta unggulan yang sukses menembus peringkat 17 besar nasional, sekaligus menjadi satu-satunya politeknik swasta di daftar prestisius tersebut," lugasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Komisi III berencana menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi, termasuk memberikan masukan dalam penataan struktur pengurus kampus. Pemprov Riau pun diharapkan mendapat porsi keterwakilan langsung dalam kepengurusan demi menyelaraskan arah pembangunan SDM lokal.

"Aspirasi kita bersama adalah menjadikan yayasan ini sebagai pilar utama pencetakan SDM unggul di Riau, beriringan dengan visi jangka panjang pemerintah daerah," tandasnya.