RRI.CO.ID, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membantah keras isu yang menyebut telah menerima pembayaran karbon senilai Rp66,2 miliar dari program Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province (CARE for Green Riau) yang dikaitkan dengan United Nations Development Programme (UNDP).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan masyarakat. Hingga saat ini, Pemprov Riau disebut belum pernah menerima dana seperti yang ramai diberitakan.
“Kami saja bingung dapat informasi itu. Saya tanya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau tidak tahu, saya tanya Kepala BPKAD juga tidak tahu. Berita-berita yang menyebutkan Pemprov Riau terima bantuan Rp66,2 miliar itu tidak ada sama sekali alias hoaks. Jadi biar clear dan clean semua,” tegas SF Hariyanto, Rabu 20 Mei 2026.
Penegasan serupa disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irawansyah. Ia mengatakan pihaknya telah mengonfirmasi langsung kepada UNDP, UNEP, hingga FAO terkait kabar pembayaran karbon tersebut.
“Jadi kami sudah konfirmasi ke pihak UNDP, UNEP dan FAO terkait berita yang beredar saat ini, dan mereka menegaskan tidak mengetahui itu angka dari mana dan sumbernya dari mana,” ujar Purnama.
Menurutnya, lembaga-lembaga internasional tersebut selama ini hanya memberikan dukungan teknis, bukan bantuan uang tunai kepada pemerintah daerah. Bantuan yang diberikan lebih kepada technical assistance dan capacity building bagi perangkat daerah, khususnya dalam penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan kehutanan.
“Sejak UNEP berada di Indonesia tahun 2013 tidak pernah memberikan bantuan berupa dana ke pemerintah daerah. Mereka hanya membantu pendampingan teknis, seperti membantu pegawai DLHK memahami pemetaan dan hal teknis lainnya,” jelasnya.
Purnama juga mengungkapkan pihak UNDP terkejut mendengar isu tersebut. Bahkan dalam pertemuan yang dilakukan pada Rabu pagi, pihak UNDP kembali menegaskan tidak pernah menyalurkan bantuan uang kepada Pemprov Riau.
Sementara itu, Plt Kepala DLHK Provinsi Riau, M Job Kurniawan menyebut angka Rp66,2 miliar yang beredar tidak diketahui sumbernya.
“Kita tidak tahu mereka dapat angka dari mana. Kita cuma minta bantu persiapan lima dokumen untuk pembiayaan CARE for Green Riau dari UNDP. Itu dibantu UN-REDD Programme, UNEP dan FAO,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini program tersebut masih berada pada tahap readiness atau persiapan. Fokus Pemprov Riau masih pada penyusunan berbagai arsitektur REDD+ agar nantinya dapat terhubung dengan mekanisme pasar karbon global.
“Jadi di tahapan ini Pemprov Riau belum menerima pembayaran apapun terhadap nilai ekonomi karbonnya,” tuturnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....