RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau terus memantapkan persiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di daerah tersebut. Upaya itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemenuhan Readiness Criteria Sekolah Rakyat Provinsi Riau di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Riau, Selasa 12 Mei 2026.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah untuk memastikan kesiapan berbagai aspek pendukung program, mulai dari kelembagaan, sarana prasarana hingga tahapan teknis pelaksanaan.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur mengatakan Pemerintah Provinsi Riau mendukung penuh pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai langkah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pendidikan.

“Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka akses pendidikan lebih luas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus memperkuat koordinasi dan menjalankan peran masing-masing agar seluruh persyaratan readiness criteria dapat dipenuhi tepat waktu.

Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi faktor penting untuk mempercepat realisasi program di Provinsi Riau. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat.

“Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama sehingga program ini dapat segera berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Zulfadli menyampaikan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi guna memastikan kesiapan data, sarana pendukung dan mekanisme pelaksanaan program.

Menurutnya, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu di Riau.

“Dinas Sosial akan terus mendukung percepatan pelaksanaan program melalui penguatan koordinasi lintas sektor agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan program Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan bersama dari seluruh pemangku kepentingan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.